Jakarta: Partai Demokrat mengaku belum mengetahui secara rinci duduk permasalahan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya komunikasi dengan Ketua DPD Demokrat Papua itu masih terus dilakukan
"Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Didik Mukrianto kepada Medcom.id, Rabu, 28 September 2022.
Demokrat mengaku ingin mendapat penjelasan langsung dari Lukas Enembe. Namun, hal itu belum bisa dilakukan karena belum bisa berkomunikasi dengan Lukas.
"Untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik. Isu apapun menyangkut papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik," ungkap dia.
Selain itu, Didik tak menanggapi saran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membujuk Lukas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia hanya menyebut Demokrat konsisten mendukung upaya penegakan hukum.
"Terkait kejadian yang menimpa Pak Lukas Enembe, Demokrat mempersilakan KPK menangani dugaan korupsinya seturut aturan hukum yang berlaku," sebut dia.
Dia menegaskan pemberantasan korupsi harus tunduk pada yuridiksi hukum negara. Upaya tersebut harus bebas dari kepentingan politik.
"Yang perlu kita kawal agar penegakan hukum terbebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik," ujar dia.
Jakarta:
Partai Demokrat mengaku belum mengetahui secara rinci duduk permasalahan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya komunikasi dengan Ketua DPD Demokrat Papua itu masih terus dilakukan
"Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat Didik Mukrianto kepada
Medcom.id, Rabu, 28 September 2022.
Demokrat mengaku ingin mendapat penjelasan langsung dari
Lukas Enembe. Namun, hal itu belum bisa dilakukan karena belum bisa berkomunikasi dengan Lukas.
"Untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik. Isu apapun menyangkut papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik," ungkap dia.
Selain itu, Didik tak menanggapi saran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membujuk Lukas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Dia hanya menyebut Demokrat konsisten mendukung upaya penegakan hukum.
"Terkait kejadian yang menimpa Pak Lukas Enembe, Demokrat mempersilakan KPK menangani dugaan korupsinya seturut aturan hukum yang berlaku," sebut dia.
Dia menegaskan pemberantasan korupsi harus tunduk pada yuridiksi hukum negara. Upaya tersebut harus bebas dari kepentingan politik.
"Yang perlu kita kawal agar penegakan hukum terbebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
