Mamuju: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dapat melibatkan kelompok masyarakat terbawah dalam menangani stunting. Seperti kader posyandu, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lainnya.
"Saya liat ada tim pendamping keluarga, ada kader pembangunan manusia, ada karang taruna, ada pendamping desa, jadi sebenernya di bawah itu banyak sekali tenaga ini (untuk digerakan)," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan penuruan stunting bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, di Grand Maleo Hotel dan Convention, Mamuju, Sulbar, Kamis, 23 Februari 2023.
Ma'ruf mengingatkan jajaran Pemprov Sulawesi Barat dan masyarakat setempat bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Melainkan perlu keterlibatan semua pihak.
"Ini bukan hanya tugas pemerintahan, tapi juga tugas kemanusiaan, (ini) kan masalah sumber daya manusia," jelas dia.
Mantan Rais Aam PBNU itu menyebut dengan menekan kasus stunting, akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara dengan berpengahasilan tinggi
"Kita ingin menjadi high income country, kuncinya kan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu (harus) bebas stunting, kalau masih stunting ini masalah besar," beber dia.
Pemerintah menetapkan sebanyak 12 provinsi yang perlu difokuskan untuk percepatan penurunan stunting. Sebanyak tujuh provinsi memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sedangkan, lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Mamuju: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menginstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sulawesi Barat (Sulbar) dapat melibatkan kelompok masyarakat terbawah dalam menangani
stunting. Seperti kader posyandu, kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lainnya.
"Saya liat ada tim pendamping keluarga, ada kader pembangunan manusia, ada karang taruna, ada pendamping desa, jadi sebenernya di bawah itu banyak sekali tenaga ini (untuk digerakan)," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan penuruan stunting bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, di Grand Maleo Hotel dan Convention, Mamuju, Sulbar, Kamis, 23 Februari 2023.
Ma'ruf mengingatkan jajaran Pemprov Sulawesi Barat dan masyarakat setempat bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Melainkan perlu keterlibatan semua pihak.
"Ini bukan hanya tugas pemerintahan, tapi juga tugas kemanusiaan, (ini) kan masalah sumber daya manusia," jelas dia.
Mantan Rais Aam PBNU itu menyebut dengan menekan kasus stunting, akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara dengan berpengahasilan tinggi
"Kita ingin menjadi high income country, kuncinya kan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu (harus) bebas stunting, kalau masih stunting ini masalah besar," beber dia.
Pemerintah menetapkan sebanyak 12 provinsi yang perlu difokuskan untuk percepatan penurunan stunting. Sebanyak tujuh provinsi memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sedangkan, lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
