Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan maksud bakal mengevaluasi perwira TNI di jabatan sipil. Kepala Negara menyatakan hal itu saat merespons soal penetapan tersangka Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami meminta penjelasan lebih utuh, konteks evaluasi yang dimaksud Presiden ini seperti apa? Apalagi ada pernyataan 'semua akan dievaluasi' ini maksudnya bagaimana? Harus jelas dulu di situ," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Christina menuturkan jika evaluasinya menyangkut pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil, akan menyangkut revisi undang-undang. Sebab, penempatan jabatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pada Pasal 47 UU TNI disebutkan ketentuan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lalu, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
"Apakah konteks pos penempatan yang mau dievaluasi? Maka tentunya kita membutuhkan penjelasan yang lebih utuh mengenai hal ini agar tidak menimbulkan polemik atau pertanyaan," ujar politikus Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal penetapan tersangka Henri Alfiandi?. Dia menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan maksud bakal mengevaluasi perwira
TNI di jabatan sipil. Kepala Negara menyatakan hal itu saat merespons soal penetapan tersangka Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami meminta penjelasan lebih utuh, konteks evaluasi yang dimaksud Presiden ini seperti apa? Apalagi ada pernyataan 'semua akan dievaluasi' ini maksudnya bagaimana? Harus jelas dulu di situ," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Christina menuturkan jika evaluasinya menyangkut pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil, akan menyangkut revisi undang-undang. Sebab, penempatan jabatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pada Pasal 47 UU TNI disebutkan ketentuan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lalu, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
"Apakah konteks pos penempatan yang mau dievaluasi? Maka tentunya kita membutuhkan penjelasan yang lebih utuh mengenai hal ini agar tidak menimbulkan polemik atau pertanyaan," ujar politikus Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal penetapan tersangka Henri Alfiandi?. Dia menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
