Jakarta: Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara relawan Musyawarah Rakyat (Musra) di Gedung Istora Senayan, Jakarta, disorot. Presiden dinilai seyogianya memiliki batasan dalam mendukung calon presiden (capres).
“Dukungan itu yang memang harus ada batasan jelas, dukung-mendukung itu dalam konteks pribadi ya bisa tapi dalam konteks sebagai presiden ya harus ada batasannya,” ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Media Indonesia, Minggu, 14 Mei 2023.
Musra akan menentukan arah pilihan politik relawan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria capres pada 2024. Salah satunya ialah pemimpin yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja.
Ujang menyampaikan Presiden harus ada batasan dalam mendukung capres dan calon wakil presiden (cawapres), karena bisa menyebabkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.
“Karena dengan jabatannya Presiden bisa menggunakan struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan dukung-mendukung itu,” tutur dia.
Ujang membeberkan batasan-batasan mendukung itu harus jelas dan diperhatikan Jokowi. Sebab, sebagai pribadi dan posisinya sebagai Presiden bakal sulit dipisahkan.
“Dukung-mendukung secara pribadi itu boleh tetapi dukung-mendukung sebagai Presiden dikhawatirkan akan menggunakan struktur untuk kepentingan mendukung. Jangan sampai diterabas oleh Jokowi,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kehadiran Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dalam acara relawan Musyawarah Rakyat (Musra) di Gedung Istora Senayan, Jakarta, disorot. Presiden dinilai seyogianya memiliki batasan dalam mendukung calon presiden (
capres).
“Dukungan itu yang memang harus ada batasan jelas, dukung-mendukung itu dalam konteks pribadi ya bisa tapi dalam konteks sebagai presiden ya harus ada batasannya,” ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada
Media Indonesia, Minggu, 14 Mei 2023.
Musra akan menentukan arah pilihan politik relawan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (
Pilpres) 2024. Bahkan, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria capres pada 2024. Salah satunya ialah pemimpin yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja.
Ujang menyampaikan Presiden harus ada batasan dalam mendukung capres dan calon wakil presiden (cawapres), karena bisa menyebabkan
abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.
“Karena dengan jabatannya Presiden bisa menggunakan struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan dukung-mendukung itu,” tutur dia.
Ujang membeberkan batasan-batasan mendukung itu harus jelas dan diperhatikan Jokowi. Sebab, sebagai pribadi dan posisinya sebagai Presiden bakal sulit dipisahkan.
“Dukung-mendukung secara pribadi itu boleh tetapi dukung-mendukung sebagai Presiden dikhawatirkan akan menggunakan struktur untuk kepentingan mendukung. Jangan sampai diterabas oleh Jokowi,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
