NasDem Harap Pengesahan UU MD3 tak Ganggu Koalisi

Nur Azizah 13 Februari 2018 20:45 WIB
uu md3
NasDem Harap Pengesahan UU MD3 tak Ganggu Koalisi
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Zulfan Lindan
Jakarta: Perbedaan pandangan Fraksi Partai NasDem dengan delapan partai lainnya terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) diharapkan tidak mengganggu koalisi. NasDem menyatakan tak setuju dan memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU MD3, kemarin.
 
“Kita harapkan koalisi yang sudah terbangun itu konsisten,” Wakil Ketua Fraksi Nasdem Zulfan Lindan dalam program Primetime News Metro TV, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.
 
Kendati begitu, Zulfan menyerahkan keputusan koalisi ke tangan ketua umum partai masing-masing. Ia tak mau mencampuri urusan UU MD3 dengan koalisi. “Itu beda lagi. Kalau koalisi itu ranah ketum partai,” ujarnya.
 
Zulfan menilai revisi UU tersebut semata demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. “Ini sangat pragmatis. Enggak boleh. Tapi kalau sudah disahkan ya silakan saja,” ungkapnya.

Baca: NasDem Walk Out dari Pengesahan Revisi UU MD3
 
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang MD3.  NasDem menilai revisi UU tersebut hanya mengakomodasi kelompok tertentu.
 
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelum pembacaan laporan hasil revisi rancangan Revisi UU MD3 oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, Fraksi Partai Nasdem menginterupsi meminta pimpinan sidang menunda pengesahan revisi UU MD3.
 
"Mengingat revisi harus dalam rangka road map parlemen yang modern. Substansi yang ada di dalam surga saat ini terlalu banyak muatan pragmatisme," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.
 
Penolakan pun diutarakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi PPP meminta pengesahan revisi UU MD3 ditunda. Fraksi PPP meminta pembahasan revisi UU MD3 dikembalikan ke tingkat I.





(FZN)