medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah balik menyindir Pemerintahan Jokowi-JK. Rancangan Undang-Undang (RUU) disebut paling banyak berasal dari usulan pemerintah.
"Mungkin pak Jokowi tidak dapat bahwa 75 persen prolegnas itu berasal dari eksekutif. Jadi pak Jokowi paling banyak yang memasukan UU ke DPR," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Menurut dia, pemerintah lah yang memberi pekerjaan kepada parlemen untuk menggodok undang-undang. Bila Jokowi meminta undang-undang tak dijadikan proyek, maka pemerintah seharusnya tak memasukkan lagi RUU ke DPR.
"Kalau pak Jokowi mau (UU tak dijadikan proyek), jangan masukin lagi UU. Coba lihat prolegnas (program legislasi nasional), hampir semua RUU usulan pemerintah. Usulan DPR sedikit sekali. Jadi ini usulan pak Jokowi sebenarnya yang paling banyak memproyekan UU," tutur Fahri sembari tertawa lirih.
(Baca juga: Jokowi Minta Undang-undang tak Dijadikan Proyek)
Pernyataan Jokowi, sebut dia, dianggap sebagai perintah Presiden kepada para pembantunya di kabinet. Ini mengingat semua RUU yang diajukan ke parlemen harus sepengetahuan Jokowi.
"Politik UU kan tanggung jawab Presiden. Presiden enggak boleh enggak tahu ada prolegnas yang dia masukin, begitu banyak UU di situ," ketus Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta DPR untuk tak banyak menerbitkan UU. Jokowi hanya ingin UU yang dihasilkan cukup sedikit, tapi berkualitas.
"Dalam satu tahun (DPR) bisa mengesahkan 40 UU. Satu atau dua UU saja cukup, tapi berkualitas. Jangan UU dijadikan proyek," kata Jokowi dalam sambutannya di Forum Rembuk Nasional ke-3 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah balik menyindir Pemerintahan Jokowi-JK. Rancangan Undang-Undang (RUU) disebut paling banyak berasal dari usulan pemerintah.
"Mungkin pak Jokowi tidak dapat bahwa 75 persen prolegnas itu berasal dari eksekutif. Jadi pak Jokowi paling banyak yang memasukan UU ke DPR," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Menurut dia, pemerintah lah yang memberi pekerjaan kepada parlemen untuk menggodok undang-undang. Bila Jokowi meminta undang-undang tak dijadikan proyek, maka pemerintah seharusnya tak memasukkan lagi RUU ke DPR.
"Kalau pak Jokowi mau (UU tak dijadikan proyek), jangan masukin lagi UU. Coba lihat prolegnas (program legislasi nasional), hampir semua RUU usulan pemerintah. Usulan DPR sedikit sekali. Jadi ini usulan pak Jokowi sebenarnya yang paling banyak memproyekan UU," tutur Fahri sembari tertawa lirih.
(Baca juga:
Jokowi Minta Undang-undang tak Dijadikan Proyek)
Pernyataan Jokowi, sebut dia, dianggap sebagai perintah Presiden kepada para pembantunya di kabinet. Ini mengingat semua RUU yang diajukan ke parlemen harus sepengetahuan Jokowi.
"Politik UU kan tanggung jawab Presiden. Presiden enggak boleh enggak tahu ada prolegnas yang dia masukin, begitu banyak UU di situ," ketus Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta DPR untuk tak banyak menerbitkan UU. Jokowi hanya ingin UU yang dihasilkan cukup sedikit, tapi berkualitas.
"Dalam satu tahun (DPR) bisa mengesahkan 40 UU. Satu atau dua UU saja cukup, tapi berkualitas. Jangan UU dijadikan proyek," kata Jokowi dalam sambutannya di Forum Rembuk Nasional ke-3 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
