Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan partainya komitmen menjadikan politik kebangsaan sebagai warna utama politik Indonesia. Ia dan PKB akan jadi garda terdepan mengawal itu.
"Kami memiliki prinsip yang tidak bisa ditawar; Pancasila, kebhinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Empat hal ini PKB ada di garis keras termasuk melindungi hak warga Tionghoa," ujarnya dalam Silaturahmi dan Refleksi Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan PKB akan berdiri tegak melawan diskriminasi dan kesenjangan. Hal ini menjadi pembuktian bahwa PKB satu-satunya partai yang tak pernah absen menyambut Imlek.
Membangun rasa persaudaraan, kata dia, adalah berkah untuk Indonesia. Perayaan Imlek hanya salah satu wujud penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi.
"Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi pada saat itu," turutnya.
Menilik sejarah ke belakang ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 lantaran bertentangan dengan UUD 1945. Inpres tersebut selama bertahun-tahun menyandera etnis Tionghoa karena tak dapat merayakan hari-hari besar seperti Imlek dan Cap Go Meh atau beribadah secara terbuka.
"Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan,
dan adat istiadatnya secara terbuka," katanya.
Tanpa Gus Dur, terang cak Imin, perayaan Imlek dan Cap Go Meh tidak akan terekspos oleh publik. Lebih jauh festival barongsai hingga behasa mandarin tidak akan sampai ke sekolah-sekolah.
Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan partainya komitmen menjadikan politik kebangsaan sebagai warna utama politik Indonesia. Ia dan PKB akan jadi garda terdepan mengawal itu.
"Kami memiliki prinsip yang tidak bisa ditawar; Pancasila, kebhinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Empat hal ini PKB ada di garis keras termasuk melindungi hak warga Tionghoa," ujarnya dalam Silaturahmi dan Refleksi Perayaan Tahun Baru Imlek 2570 di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan PKB akan berdiri tegak melawan diskriminasi dan kesenjangan. Hal ini menjadi pembuktian bahwa PKB satu-satunya partai yang tak pernah absen menyambut Imlek.
Membangun rasa persaudaraan, kata dia, adalah berkah untuk Indonesia. Perayaan Imlek hanya salah satu wujud penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi.
"Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi pada saat itu," turutnya.
Menilik sejarah ke belakang ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 lantaran bertentangan dengan UUD 1945. Inpres tersebut selama bertahun-tahun menyandera etnis Tionghoa karena tak dapat merayakan hari-hari besar seperti Imlek dan Cap Go Meh atau beribadah secara terbuka.
"Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan,
dan adat istiadatnya secara terbuka," katanya.
Tanpa Gus Dur, terang cak Imin, perayaan Imlek dan Cap Go Meh tidak akan terekspos oleh publik. Lebih jauh festival barongsai hingga behasa mandarin tidak akan sampai ke sekolah-sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
