medcom.id, Jakarta: Richard Joost Lino tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus Pelindo DPR. Direktur Utama PT Pelindo II itu 'menggaung' saat anggota pansus mencecar anak buahnya soal notulensi rapat umum pemegang saham terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi 20 tahun.
Permintaan soal notulensi diutarakan anggota Pansus Pelindo dari Fraksi PAN Nasril Bahar. Nasril meminta dokumen tersebut kepada anak buah Lino di Pelindo.
"Kami meminta dokumen terhadap rapat pemegang saham. Bisa saja kami katakan perubahan itu mengada-ada," kata Nasril dalam rapat di Ruang Rapat Pansus C, Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Notulensi, tegas Nasril, menjadi bukti kebijakan otorisasi PT Pelido II dan JICT. Sebab, dokumen itu memuat lengkap isi rapat sebelum keputusan diambil.
Anak buah Lino yang ada di jajaran pegawai Pelindo menyatakan memiliki risalah terkait otorisasi dan perubahan empat kontrak pada 2014. Lino yang sudah geram lantaran merasa dituduh lantas menyalakan tombol mikrofon untuk mengambilalih pembicaraan.
"Tolong dilihat, jangan dilandaskan seperti di Indonesia. Kita negosiasi dengan perusahaan asing, tidak harus selalu ada notulensi seperti yang Bapak sebutkan," jawab Lino dengan wajah memerah.
Dengan berapi-api Lino menjelaskan bahwa pembicaraan tak hanya dilakukan satu kali. Apabila harus menyerahkan notulensi rapat, Lino berencana meminta tim legal perusahaan memberikan runtutan proses negosiasi.
Tapi Nasril tak begitu saja menerima jawaban Lino. PT Pelindo II, menurut Nasril, bekerja di bawah undang-undang. "Sehingga kalau ada anak bangsa yang tidak sujud dengan UU, apakah dia berhak hidup di bumi Indonesia," kata Nasril.
Wajah Lino semakin memerah. Tapi, Rieke Diah Pitaloka yang menjadi Ketua Pansus menengahi. Rieke memberi waktu pada pihak Pelindo II untuk menjelaskan kronologis perubahan kontrak di whiteboard yang disediakan.
medcom.id, Jakarta: Richard Joost Lino tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus Pelindo DPR. Direktur Utama PT Pelindo II itu 'menggaung' saat anggota pansus mencecar anak buahnya soal notulensi rapat umum pemegang saham terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi 20 tahun.
Permintaan soal notulensi diutarakan anggota Pansus Pelindo dari Fraksi PAN Nasril Bahar. Nasril meminta dokumen tersebut kepada anak buah Lino di Pelindo.
"Kami meminta dokumen terhadap rapat pemegang saham. Bisa saja kami katakan perubahan itu mengada-ada," kata Nasril dalam rapat di Ruang Rapat Pansus C, Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).
Notulensi, tegas Nasril, menjadi bukti kebijakan otorisasi PT Pelido II dan JICT. Sebab, dokumen itu memuat lengkap isi rapat sebelum keputusan diambil.
Anak buah Lino yang ada di jajaran pegawai Pelindo menyatakan memiliki risalah terkait otorisasi dan perubahan empat kontrak pada 2014. Lino yang sudah geram lantaran merasa dituduh lantas menyalakan tombol mikrofon untuk mengambilalih pembicaraan.
"Tolong dilihat, jangan dilandaskan seperti di Indonesia. Kita negosiasi dengan perusahaan asing, tidak harus selalu ada notulensi seperti yang Bapak sebutkan," jawab Lino dengan wajah memerah.
Dengan berapi-api Lino menjelaskan bahwa pembicaraan tak hanya dilakukan satu kali. Apabila harus menyerahkan notulensi rapat, Lino berencana meminta tim legal perusahaan memberikan runtutan proses negosiasi.
Tapi Nasril tak begitu saja menerima jawaban Lino. PT Pelindo II, menurut Nasril, bekerja di bawah undang-undang. "Sehingga kalau ada anak bangsa yang tidak sujud dengan UU, apakah dia berhak hidup di bumi Indonesia," kata Nasril.
Wajah Lino semakin memerah. Tapi, Rieke Diah Pitaloka yang menjadi Ketua Pansus menengahi. Rieke memberi waktu pada pihak Pelindo II untuk menjelaskan kronologis perubahan kontrak di whiteboard yang disediakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
