Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berkomitmen menajalankan tugas dan fungsinya di parlemen. Meski, partai politik tengah disibukan dengan urusan politik karena mendekati Pemilu 2024.
"Fraksi PKB tetap menjalankan tugasnya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan terus melayani rakyat. Dalam tahun 2023 ini, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inkusif, dan pemerataan pembangunan," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsyurijal melalui keterangan tertulis Sabtu, 30 Desember 2023.
Kinerja anggota Fraksi PKB tak dapat dilepaskan dari fungsi DPR. Yakni, pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Fungsi anggaran, Fraksi PKB DPR RI mengamati kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga bahan bakar energi ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, PKB menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri. Terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan.
Pada fungsi legislasi, PKB berhasil membantu capaian pengesahan 23 RUU pada 2023. Namun, menyampaikan sejumlah catatan bahwa pembahasan bakal beleid harus komprehensif dan detail.
PKB tak ingin penyusunan regulasi menimbulkan polemik. Seperti pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja dan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentan Ibu Kota Negara (IKN).
Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek. Yakni, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, kesejahteraan, serta hukum dan demokrasi.
Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai
aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Tak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi, Frkasi PKB juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia.
Fraksi PKB juga fokus terhadap inklusi keuangan. Yakni, memberikan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang perbankan, dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.
Fraksi PKB juga menyoroti polemik koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengakibatkan kerugian besar. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru.
Pada aspek infrastruktur, Fraksi PKB fokus mendorong program revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, ketahanan pangan, rehabilitasi prasarana pendidikan, dan lain sebagainya.
Sedangkan aspek kesejahteraan rakyat, PKB fokus memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. PKB juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani.
Terakhir, Fraksi PKB berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Pada Oktober 2023, FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi.
Jakarta: Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berkomitmen menajalankan tugas dan fungsinya di parlemen. Meski, partai politik tengah disibukan dengan urusan politik karena mendekati Pemilu 2024.
"Fraksi PKB tetap menjalankan tugasnya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan terus melayani rakyat. Dalam tahun 2023 ini, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inkusif, dan pemerataan pembangunan," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsyurijal melalui keterangan tertulis Sabtu, 30 Desember 2023.
Kinerja anggota Fraksi PKB tak dapat dilepaskan dari fungsi DPR. Yakni, pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Fungsi anggaran, Fraksi PKB DPR RI mengamati kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga bahan bakar energi ini memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN) 2024, PKB menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri. Terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan.
Pada fungsi legislasi, PKB berhasil membantu capaian pengesahan 23 RUU pada 2023. Namun, menyampaikan sejumlah catatan bahwa pembahasan bakal beleid harus komprehensif dan detail.
PKB tak ingin penyusunan regulasi menimbulkan polemik. Seperti pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentan
Cipta Kerja dan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentan Ibu Kota Negara (IKN).
Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek. Yakni, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, kesejahteraan, serta hukum dan demokrasi.
Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai
aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Tak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi, Frkasi PKB juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia.
Fraksi PKB juga fokus terhadap inklusi keuangan. Yakni, memberikan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang perbankan, dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.
Fraksi PKB juga menyoroti polemik koperasi simpan pinjam (KSP) yang mengakibatkan kerugian besar. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru.
Pada aspek infrastruktur, Fraksi PKB fokus mendorong program revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, ketahanan pangan, rehabilitasi prasarana pendidikan, dan lain sebagainya.
Sedangkan aspek kesejahteraan rakyat, PKB fokus memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. PKB juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani.
Terakhir, Fraksi PKB berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Pada Oktober 2023, FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
