Kawal Revisi UU Polri, SafeNet: Hidup Manusia Tak Bisa Dipisahkan dari Internet

Jakarta: Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum mendorong masyarakat ikut mengawal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Terutama, pada poin memberikan kewenangan kepada Polri mengawasi ruang siber. "Perlu jeli melihat rumusan draf revisi UU Polri yang kita terima dan beredar di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum dalam diskusi virtual, Rabu, 12 Juni 2024. Publik perlu memperjuangkan hak-hak digital. Hal itu bagian dari kebebasan yang dijamin demokrasi. "Hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari internet, gadget, media sosial, dan punya potensi sangat besar untuk melestarikan demokrasi Indonesia," ujar dia.   Nenden menyebut pemanfaatan internet yang baik bakal membawa kemaslahatan. Misalnya, menjadi wadah gerakan sosial dengan melahirkan petisi online. "Kita juga lihat pemerintah yang menerapkan e-government dan dinamika media sosial penting sebagai ruang diskusi yang produktif," ujar dia. Manfaat lainnya ialah menjadi sarana menggalang dukungan publik. Khususnya, pada isu-isu sosial. "Serta mendorong transparansi di pemerintahan dengan keterbukaan informasi dan layanan publik," jelas Nenden.