Jakarta: Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mendesak pemerintah segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah melanda hewan ternak milik rakyat. Hal itu dia sampaikan saat menerima dua orang perwakilan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro (ketua umum) dan Yudi Arif (bendahara umum).
“Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Juni 2022.
Berdasarkan keterangan Nanang dan Yudi, dalam sebulan ini sudah 20 provinsi yang terpapar PMK. Jika satu sapi saja terpapar, maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya.
Akibat serangan PMK, terjadi panic selling yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. PMK tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tetapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi.
"Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Sehingga butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK," tutur dia.
Baca: Pasar Hewan di Bantul Tetap Beroperasi Meski Ternak Terjangkit PMK
Gobel prihatin dengan kondisi ini. Sebab, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan aset.
“Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” ungkap dia.
Gobel mengingatkan kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternak mati atau harganya jatuh, keluarga peternak terancam jatuh miskin.
“Jadi jangan meremehkan masalah ini,” kata dia.
Serangan PMK juga sangat memukul upaya pemerintah mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih di zona merah.
“Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,”cetusnya.
Wakil rakyat dari Partai Nasdem ini meminta pemerintah memberikan perhatian sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi covid-19. Sebab, sama-sama serangan virus dan persebarannya sudah sangat meluas.
Gobel mengusulkan pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kemudian segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak.
Selain itu, Bulog dan Badan Pangan Nasional harus menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Lalu, melakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK.
"Terakhir, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK. Jika dianggap perlu, segera tetapkan wabah PMK ini sebagai kejadian luar biasa,” papar Gobel.
Jakarta: Wakil Ketua
DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mendesak pemerintah segera menanggulangi penyakit mulut dan kuku (
PMK) yang tengah melanda hewan ternak milik rakyat. Hal itu dia sampaikan saat menerima dua orang perwakilan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro (ketua umum) dan Yudi Arif (bendahara umum).
“Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Juni 2022.
Berdasarkan keterangan Nanang dan Yudi, dalam sebulan ini sudah 20 provinsi yang terpapar PMK. Jika satu sapi saja terpapar, maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya.
Akibat serangan PMK, terjadi
panic selling yaitu harga sapi turun drastis yang sangat merugikan peternak. PMK tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tetapi juga bisa menyerang domba, kambing, dan babi.
"Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Sehingga butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK," tutur dia.
Baca:
Pasar Hewan di Bantul Tetap Beroperasi Meski Ternak Terjangkit PMK
Gobel prihatin dengan kondisi ini. Sebab, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan aset.
“Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” ungkap dia.
Gobel mengingatkan kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternak mati atau harganya jatuh, keluarga peternak terancam jatuh miskin.
“Jadi jangan meremehkan masalah ini,” kata dia.
Serangan PMK juga sangat memukul upaya pemerintah mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih di zona merah.
“Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,”cetusnya.
Wakil rakyat dari Partai Nasdem ini meminta pemerintah memberikan perhatian sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi covid-19. Sebab, sama-sama serangan virus dan persebarannya sudah sangat meluas.
Gobel mengusulkan pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kemudian segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak.
Selain itu, Bulog dan Badan Pangan Nasional harus menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Lalu, melakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK.
"Terakhir, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK. Jika dianggap perlu, segera tetapkan wabah PMK ini sebagai kejadian luar biasa,” papar Gobel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
