Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan 23 rektor PTKIN.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan serangkaian kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Pembumian Pancasila di lingkungan Kampus, pada 13 Juli 2020, di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Diskusi itu diikuti 50 orang peserta, terdiri atas pimpinan Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Pejabat dari BPIP.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi, serta 23 Rektor PTKIN atau yang mewakili meneken nota kesepamahaman disaksikan para pejabat BPIP yang hadir, yaitu Sekretaris Utama, para Deputi, para Staf Khusus dan Pejabat Tinggi Pratama.
Sebanyak 23 PKTIN itu yakni UIN Sumatera Utara, IAIN Padang Sidempuan, IAIN Curup, IAIN Bengkulu, UIN Raden Fata Palembang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banteng, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, IAIN Kudus, IAIN Purwokerto, IAIN Salatiga, IAIN Pekalongan, IAIN Ponorogo, IAIN Surakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Palangkaraya, IAIN Ternate, IAIN Ambon, IAIN Dakoratama Palu, IAIN Kendari, IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan IAIN Fattahul Muluk Jayapura.
(Foto: Dok. BPIP)
Nota kesepahaman itu secara garis besar berisi pengembangan wawasan kebangsaan, pengarusutamaan, pembekalan, dan pembudayaan Pancasila; aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan PTKIN; dan melakukan sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.
Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Fauzul Iman memberikan sambutan mengungkapkan rasa bangganya bisa menyambut para Rektor PTKIN dari berbagai wilayah nusantara di Banten.
“Bisa melaksanakan MoU antara BPIP dengan para rektor dari Jawa dan Luar Jawa merupakan suatu kebangaan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPIP serta jajarannya yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami,” ujar Fauzul, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2020.
(Foto: Dok. BPIP)
Fauzul mengatakan, tidak semua peserta yang diundang bisa hadir secara langsung karena pandemi virus korona (covid-19). Meskipun demikian, tidak mengurangi makna dari penandatanganan nota kesepahaman.
"Pancasila dikembangkan secara edukasional, lembaga kampus sebagai lembaga sainstifications, mengembangkan habituasi-habituasi yang memelihara persatuan kesatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Kepala Yudian Wahyudi menyampaikan, bahwa kehadiran para rektor yang hadir sebagai bukti bahwa BPIP menerima masukan dan aspirasi dalam pengarusutamaan Pancasila. PTKIN memiliki peran strategis dalam melakukan moderasi beragama yang merupakan salah satu agenda dari Kementerian Agama.
"Setelah MoU, segera dilakukan implementasi yang lebih teknis melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), Para Pihak (BPIP dengan PTKIN) bersama sama menyosialisasikan, membumikan, dan internalisasi Pancasila di kalangan Mahasiswa,” kata pemilik Pesantren Nawesea, Sleman, Yogyakarta.
Selanjutnya, dalam kegiatan diskusi terpumpun tersebut, mayoritas perwakilan dari Perguruan Tinggi Islam yang hadir menyatakan dukungannya agar BPIP diperkuat kelembagaannya dengan Undang-Undang agar tetap eksis siapapun Presidennya.
Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan 23 rektor PTKIN.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan serangkaian kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Pembumian Pancasila di lingkungan Kampus, pada 13 Juli 2020, di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Diskusi itu diikuti 50 orang peserta, terdiri atas pimpinan Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Pejabat dari BPIP.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi, serta 23 Rektor PTKIN atau yang mewakili meneken nota kesepamahaman disaksikan para pejabat BPIP yang hadir, yaitu Sekretaris Utama, para Deputi, para Staf Khusus dan Pejabat Tinggi Pratama.
Sebanyak 23 PKTIN itu yakni UIN Sumatera Utara, IAIN Padang Sidempuan, IAIN Curup, IAIN Bengkulu, UIN Raden Fata Palembang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banteng, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, IAIN Kudus, IAIN Purwokerto, IAIN Salatiga, IAIN Pekalongan, IAIN Ponorogo, IAIN Surakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Palangkaraya, IAIN Ternate, IAIN Ambon, IAIN Dakoratama Palu, IAIN Kendari, IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan IAIN Fattahul Muluk Jayapura.
.jpeg)
(Foto: Dok. BPIP)
Nota kesepahaman itu secara garis besar berisi pengembangan wawasan kebangsaan, pengarusutamaan, pembekalan, dan pembudayaan Pancasila; aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan PTKIN; dan melakukan sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.
Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Fauzul Iman memberikan sambutan mengungkapkan rasa bangganya bisa menyambut para Rektor PTKIN dari berbagai wilayah nusantara di Banten.
“Bisa melaksanakan MoU antara BPIP dengan para rektor dari Jawa dan Luar Jawa merupakan suatu kebangaan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPIP serta jajarannya yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami,” ujar Fauzul, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2020.
.jpeg)
(Foto: Dok. BPIP)
Fauzul mengatakan, tidak semua peserta yang diundang bisa hadir secara langsung karena pandemi virus korona (covid-19). Meskipun demikian, tidak mengurangi makna dari penandatanganan nota kesepahaman.
"Pancasila dikembangkan secara edukasional, lembaga kampus sebagai lembaga sainstifications, mengembangkan habituasi-habituasi yang memelihara persatuan kesatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Kepala Yudian Wahyudi menyampaikan, bahwa kehadiran para rektor yang hadir sebagai bukti bahwa BPIP menerima masukan dan aspirasi dalam pengarusutamaan Pancasila. PTKIN memiliki peran strategis dalam melakukan moderasi beragama yang merupakan salah satu agenda dari Kementerian Agama.
"Setelah MoU, segera dilakukan implementasi yang lebih teknis melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), Para Pihak (BPIP dengan PTKIN) bersama sama menyosialisasikan, membumikan, dan internalisasi Pancasila di kalangan Mahasiswa,” kata pemilik Pesantren Nawesea, Sleman, Yogyakarta.
Selanjutnya, dalam kegiatan diskusi terpumpun tersebut, mayoritas perwakilan dari Perguruan Tinggi Islam yang hadir menyatakan dukungannya agar BPIP diperkuat kelembagaannya dengan Undang-Undang agar tetap eksis siapapun Presidennya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
