Dugaan ada perintah ubah data verifikasi faktual. Foto: Dok/Screenshot Metro TV
Dugaan ada perintah ubah data verifikasi faktual. Foto: Dok/Screenshot Metro TV

ICW Akan Laporkan Dugaan Kecurangan KPU RI ke DKPP

Imanuel R Matatula • 20 Desember 2022 20:22
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dibuat Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkan dugaan kecurangan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah laporan yang diterima koalisi pada 12 Desember lalu.
 
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dugaan kecurangan yang dilakukan pimpinan KPU RI adalah perihal ancaman, intimidasi, dan iming-iming terhadap pegawai untuk mengubah data partai politik dalam tahapan Pemilu 2024. Pengakuan diterima langsung oleh Kurnia dari sejumlah pegawai yang namanya tidak ingin disebut.
 
"Dalam waktu dekat, kami akan maju ke forum pemeriksaan etik di DKPP. Kami mempunyai bukti terhadap apa yang selama ini kami sampaikan berkaitan dengan intimidasi, intervensi, maupun indikasi manipulasi," kata Kurnia dalam tayangan Metro TV, Selasa, 20 Desember 2022.

Kurnia mengatakan ada 12 kabupaten/kota dan 7 provinsi diduga mengikuti instruksi dan mendapatkan intimidasi dari jajaran petinggi KPU RI untuk berbuat curang.
 
Baca juga: KPU Klaim Proses Verifikasi Faktual Berjalan Tanpa Hambatan

Dari laporan yang diterima, Kurnia menyebut intimidasi yang diberikan dari KPU RI adalah ada ancaman dimutasi jika tidak mengikuti instruksi dari KPU RI.
 
“Kami juga mendengar, ada iming-iming yang dijanjikan kepada penyelenggara pemilu daerah, misalnya ketika nanti ada pemilihan anggota KPU kabupaten, kota, maupun provinsi tahun 2023, mereka akan dipilih kembali, ” ungkap Kurnia.
 
Kurnia berharap aksi-aksi curang yang dilakukan oknum dalam KPU dapat dibersihkan. Sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aspek-aspek yang telah ditentukan yaitu jujur dan adil.
 
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih telah meminta KPU RI mengaudit Sipol. Audit Sipol perlu dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk transparansi KPU terhadap publik.
 
Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah dugaan kecurangan pada Sipol. Ia menyampaikan penelusuran atau investigasi atas dugaan kecurangan ini bakal dilakukan divisi hukum dan pengawasan KPU.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(MBM)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan