Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan telah menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos). Kasus tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2021.
"Sekarang sudah kita coret. Yang 2021 pun bahkan mulai April sampai ke sini, 2021 Maret ke sini," ujar Risma di Gedung Kemensos Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis, 28 Juli 2022.
Risma mengakui pengawasan terhadap bansos masih belum baik pada Januari-April 2021. Saat ini, ia memastikan ASN dan PNS yang menerima dana bansos telah mengembalikan ke negara.
Namun, Risma tidak mengetahui besaran dana bansos yang telah dikembalikan negara. Meski ditemukan ada penyelewengan bansos, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemensos tahun 2022.
"BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP. Karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp120 triliun (anggaran) yang ada di Kemensos," terang anggota III BPK Achsanul Qosasi.
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan telah menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (
bansos). Kasus tersebut terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2021.
"Sekarang sudah kita coret. Yang 2021 pun bahkan mulai April sampai ke sini, 2021 Maret ke sini," ujar Risma di Gedung Kemensos Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis, 28 Juli 2022.
Risma mengakui pengawasan terhadap
bansos masih belum baik pada Januari-April 2021. Saat ini, ia memastikan ASN dan PNS yang menerima dana bansos telah mengembalikan ke negara.
Namun, Risma tidak mengetahui besaran dana bansos yang telah dikembalikan negara. Meski ditemukan ada penyelewengan
bansos, BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemensos tahun 2022.
"BPK menilai Kemensos mendapatkan apresiasi dan kita berikan WTP. Karena hanya 2,5 persen penyimpangan dari Rp120 triliun (anggaran) yang ada di Kemensos," terang anggota III BPK Achsanul Qosasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)