Reshuffle Kabinet Disebut Menjadi Subjektivitas Presiden

Jakarta: Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan reshuffle menteri kembali. Keputusan siapa saja menteri yang bakal kena rombak sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. "Kalaupun ada menteri dari partai politik yang di-reshuffle misalnya, ya tidak perlu ditanya apa alasannya, Ini soal kenyamanan Presiden, memilih menteri itu kan tidak harus objektif, karena tidak ada ketentuannya," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Menurut Teddy, reshuffle kabinet adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan seorang presiden. Hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diributkan apalagi disangkutpautkan dengan situasi politik yang tengah berkembang. "Ini ibarat yang punya permen anak kampung tengah, yang ribut malah anak kampung kiri dan kanan, mereka berdebat soal permennya anak kampung tengah," kata Teddy.   Teddy menambahkan Presiden tidak punya kewajiban menjelaskan ke publik alasan merombak para pembantunya di kabinet. Pasalnya, nama-nama yang dirombak dan yang dipilih menjadi subjektivitas Presiden. "Presiden yang punya kewenangan saja tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan, kenapa yang tidak memiliki kewenangan malah sibuk memperdebatkannya," ujar Teddy. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berkomentar mengenai rencana reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, dia tidak memberikan pernyataan secara gamblang apakah langkah politik itu akan dilakukan dalam waktu cepat atau lambat.   "Clue-nya, ya sudah," ujar Jokowi sambil tersenyum saat ditanyai kapan akan reshuffle, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.   Sebelumnya, dalam peresmian bendungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jokowi memberi sinyal akan ada perombakan kabinet. Hal itu dia sampaikan merepons hasil survei dari lembaga Charta Politika. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id