medcom.id, Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai telah kebablasan. Perlu adanya perbaikan, sehingga demokrasi memiliki batasan.
"Harusnya demokrasi ada dibatasi dengan aturan hukum tegas. Aturan main tegas. Demokrasi baik dikembalikan kepada semangat nilai dasar pancasila," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat 24 Februari 2017.
Maman mengibaratkan demokrasi di Indonesia, sebagai demokrasi pasar bebas. Sehingga menyebabkan menumpuknya persoalan bangsa.
"Banyak hal-hal yang sudah keluar dari koridornya. Seperti Undang-Undang pemilu kita. Sistem legislatif terbuka. Kita membuka ruang luas kepada masyarakat. Hal itu menimbulkan masalah tersendiri," ungkapnya.
Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Kebablasan
Dia menambahkan, penegakan hukum menjadi kartu truf agar demokrasi ini memiliki batasan. Artinya jangan ada tebang pilih. "Perlu pembenahan. Aparatur negara harus dijauhkan praktik KKN. Aparatur sipil negara diperketat," terangnya.
Baca: Fahri: Bukan Demokrasi Melainkan Kebebasan dan Hukum yang Kebablasan
Sebelumnya, Jokowi mengganggap demokrasi di Tanah Air telah kebablasan. Hal itu menjadi peluang artikulasi politik yang ekstrem.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita terlalu bebas, kebablasan. Demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," imbuh Jokowi saat berpidato menghadiri acara pengukuhan kepengurusan Partai Hanura periode 2016-2020, di Sentul Convention Center, Bogor, Selasa 22 Februari 2017.
Jokowi menuturkan, fitnah, saling hujat dan kabar bohong bisa menjurus kepada perpecahan. Dia mengatakan, persoalan bangsa dapat dilalui. "Kita yakin ini ujian. Akan kita lalui baik, akan menjadikan kita dewasa, matang tahan uji bukan melemahkan," kata Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai telah kebablasan. Perlu adanya perbaikan, sehingga demokrasi memiliki batasan.
"Harusnya demokrasi ada dibatasi dengan aturan hukum tegas. Aturan main tegas. Demokrasi baik dikembalikan kepada semangat nilai dasar pancasila," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman saat dihubungi
Metrotvnews.com, Jumat 24 Februari 2017.
Maman mengibaratkan demokrasi di Indonesia, sebagai demokrasi pasar bebas. Sehingga menyebabkan menumpuknya persoalan bangsa.
"Banyak hal-hal yang sudah keluar dari koridornya. Seperti Undang-Undang pemilu kita. Sistem legislatif terbuka. Kita membuka ruang luas kepada masyarakat. Hal itu menimbulkan masalah tersendiri," ungkapnya.
Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Kebablasan
Dia menambahkan, penegakan hukum menjadi kartu truf agar demokrasi ini memiliki batasan. Artinya jangan ada tebang pilih. "Perlu pembenahan. Aparatur negara harus dijauhkan praktik KKN. Aparatur sipil negara diperketat," terangnya.
Baca: Fahri: Bukan Demokrasi Melainkan Kebebasan dan Hukum yang Kebablasan
Sebelumnya, Jokowi mengganggap demokrasi di Tanah Air telah kebablasan. Hal itu menjadi peluang artikulasi politik yang ekstrem.
"Banyak yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita terlalu bebas, kebablasan. Demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," imbuh Jokowi saat berpidato menghadiri acara pengukuhan kepengurusan Partai Hanura periode 2016-2020, di Sentul Convention Center, Bogor, Selasa 22 Februari 2017.
Jokowi menuturkan, fitnah, saling hujat dan kabar bohong bisa menjurus kepada perpecahan. Dia mengatakan, persoalan bangsa dapat dilalui. "Kita yakin ini ujian. Akan kita lalui baik, akan menjadikan kita dewasa, matang tahan uji bukan melemahkan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
