medcom.id, Jakarta: Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah masuk tahun kedua. Namun, masih banyak permasalahan yang dinilai belum tuntas hingga kini dari segi hukum.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni masalah hukum, bukan hanya hukum terkait korupsi. Namun masalah hukum secara umum banyak yang belum diselesaikan oleh pemerintah saat ini.
"Saya kira masalah hukum ini banyak sekali persoalan-persoalan hukum itu tidak selesai, tidak tuntas," kata Fadli di ruang Fraksi Gerindra, Komplek Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut, hukum di Indonesia saat ini belum seimbang. Menurut dia, dalam beberapa kasus, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Kasus-kasus besar yang mengarah pada grand corruption, seperti sumber waras, itu tidak tersentuh, reklamasi, dan kasus lain yang termasuk grand corruption," ujar dia.
Lebih jauh, dirinya menyebut pemerintah saat ini lebih menindak pada kasus-kasus kecil ketimbang kasus besar. Ia mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman dan pungutan liar yang terjadi di Kementerian Perhubungan.
"Itu seolah-olah jadi korupsi besar. Tapi grand corruption, yang mencapai ratusan miliar, sampai triliunan, itu tidak tersentuh. Itu saya kira masalah yang sangat besar," senbut dia.
medcom.id, Jakarta: Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah masuk tahun kedua. Namun, masih banyak permasalahan yang dinilai belum tuntas hingga kini dari segi hukum.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah yakni masalah hukum, bukan hanya hukum terkait korupsi. Namun masalah hukum secara umum banyak yang belum diselesaikan oleh pemerintah saat ini.
"Saya kira masalah hukum ini banyak sekali persoalan-persoalan hukum itu tidak selesai, tidak tuntas," kata Fadli di ruang Fraksi Gerindra, Komplek Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut, hukum di Indonesia saat ini belum seimbang. Menurut dia, dalam beberapa kasus, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Kasus-kasus besar yang mengarah pada
grand corruption, seperti sumber waras, itu tidak tersentuh, reklamasi, dan kasus lain yang termasuk
grand corruption," ujar dia.
Lebih jauh, dirinya menyebut pemerintah saat ini lebih menindak pada kasus-kasus kecil ketimbang kasus besar. Ia mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman dan pungutan liar yang terjadi di Kementerian Perhubungan.
"Itu seolah-olah jadi korupsi besar. Tapi
grand corruption, yang mencapai ratusan miliar, sampai triliunan, itu tidak tersentuh. Itu saya kira masalah yang sangat besar," senbut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
