Kritik UU Cipta Kerja dan Food Estate, AHY: Kebijakan Grusa Grusu

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Food Estate. Hal itu disampaikan dalam pidato politiknya. Ia menilai penggarap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja grusa grusu. Saat ini, aturan tersebut tengah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. "Sejak awal Demokrat menolak UU Cipta Kerja. Kami mendengar kaum buruh di berbagai daerah bukan hanya karena isinya yang tak berpihak ke tenaga kerja, tapi juga pembuatan aturannya secara grusa-grusu," kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.   AHY mengatakan aturan tersebut tidak senada dengan penerapannya. Ia menilai angka pengangguran lebih tinggi. Padahal aturan itu untuk menjamin memperluas lapangan kerja. "Sehingga tidak mengherankan, jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Ciptaker sebagai produk yang inkonstitusional. Selanjutnya, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan undang-undang itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja" ujar AHY. Dia juga menyoroti kebijakan Food Estate. Program itu disebut mengandalkan ekstensifikasi lahan saja tapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial. "Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Serta, mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id