Ngawi: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sulit menyeimbangkan harga pembelian gabah di tingkat petani hingga sampai di konsumen. Badan Pangan sedang menghitung ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru untuk gabah dan beras dengan memperhitungkan sewa lahan, pembelian pupuk, bibit, serta operasional lainnya agar petani tetap mendapatkan untung.
Presiden menyampaikan HPP gabah dan beras terbaru akan mempertimbangkan harga jual di tingkat pedagang, serta harga beli di tingkat konsumen. Sehingga semua harga dalam posisi wajar.
"Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, harga di pedagang wajar, dan harga di konsumen juga wajar. Mencari kesimbangan itu yang tidak gampang," kata Jokowi saat panen raya di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu, 11 Maret 2023.
Kepala Negara meminta HPP yang ditetapkan nanti dipastikan tidak di bawah biaya pengeluaran atau operasional yang dikeluarkan para petani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya padi di areal persawahan Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Presiden mengatakan setiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen tersendiri sehingga hasil panen yang didapatkan berbeda-beda.
"Kemarin di Kebumen. Sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare, sedangkan kemarin di sana 5,5-6 ton per hektare," ujar Presiden.
Menurut Presiden, terpenting harga gabah agar tidak jatuh di saat panen raya. "Memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Ngawi: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengakui sulit menyeimbangkan
harga pembelian gabah di tingkat
petani hingga sampai di konsumen. Badan Pangan sedang menghitung ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru untuk gabah dan beras dengan memperhitungkan sewa lahan, pembelian pupuk, bibit, serta operasional lainnya agar petani tetap mendapatkan untung.
Presiden menyampaikan HPP gabah dan beras terbaru akan mempertimbangkan harga jual di tingkat pedagang, serta harga beli di tingkat konsumen. Sehingga semua harga dalam posisi wajar.
"Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, harga di pedagang wajar, dan harga di konsumen juga wajar. Mencari kesimbangan itu yang tidak gampang," kata Jokowi saat panen raya di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu, 11 Maret 2023.
Kepala Negara meminta HPP yang ditetapkan nanti dipastikan tidak di bawah biaya pengeluaran atau operasional yang dikeluarkan para petani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya padi di areal persawahan Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Presiden mengatakan setiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen tersendiri sehingga hasil panen yang didapatkan berbeda-beda.
"Kemarin di Kebumen. Sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare, sedangkan kemarin di sana 5,5-6 ton per hektare," ujar Presiden.
Menurut Presiden, terpenting harga gabah agar tidak jatuh di saat panen raya. "Memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
