Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diingatkan soal pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara ingin pemilihan penjabat (pj) kepala daerah transparan.
"Ini reminder khususnya pada Kemendagri agar sejalan dengan pesan presiden (supaya) proses transparan," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2023.
Robert mengatakan Kemendagri juga harus memastikan terwujudnya partisipasi bermakna. Masyarakat perlu dilibatkan dan diinformasikan soal sosok dan proses pemilihan pj kepala daerah.
"Tindakan korektif yang diberikan Ombudsman bukan hanya terhadap kejadian kemarin tapi harus tetap jadi pegangan dan jadi rujukan bagi pemerintah," ujar dia.
Robert menyebut Ombudsman sudah memberikan beberapa catatan terkait pemilihan pj kepala daerah. Mulai dari mendorong transparansi hingga memastikan sosok pj bukan dari TNI aktif dan polisi.
"Tantangannya ketika konsistensi itu sedikit terancam dari pengajuan usulan DPRD," tutur dia.
Robert berharap Kemendagri sungguh-sungguh menjalani tindakan korektif dari Ombudsman. Supaya pemilihan pj kepala daerah tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
"Karena masyarakat berhak didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan dijelaskan ketika usulan mereka tidak diakomodasi," jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi memastikan penunjukan pj kepala daerah transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka mulai dari usulan nama pj melalui DPRD.
"Kemudian naik ke kita di tim penilaian akhir (TPA) semuanya terbuka," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Cigombong-Cibadak, yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Agustus 2023.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) diingatkan soal pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara ingin pemilihan penjabat (pj) kepala daerah transparan.
"Ini reminder khususnya pada Kemendagri agar sejalan dengan pesan presiden (supaya) proses transparan," kata anggota
Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2023.
Robert mengatakan Kemendagri juga harus memastikan terwujudnya partisipasi bermakna. Masyarakat perlu dilibatkan dan diinformasikan soal sosok dan proses pemilihan pj kepala daerah.
"Tindakan korektif yang diberikan Ombudsman bukan hanya terhadap kejadian kemarin tapi harus tetap jadi pegangan dan jadi rujukan bagi pemerintah," ujar dia.
Robert menyebut Ombudsman sudah memberikan beberapa catatan terkait pemilihan pj kepala daerah. Mulai dari mendorong transparansi hingga memastikan sosok pj bukan dari TNI aktif dan polisi.
"Tantangannya ketika konsistensi itu sedikit terancam dari pengajuan usulan DPRD," tutur dia.
Robert berharap Kemendagri sungguh-sungguh menjalani tindakan korektif dari Ombudsman. Supaya pemilihan pj kepala daerah tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
"Karena masyarakat berhak didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan dijelaskan ketika usulan mereka tidak diakomodasi," jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi memastikan penunjukan pj kepala daerah transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka mulai dari usulan nama pj melalui DPRD.
"Kemudian naik ke kita di tim penilaian akhir (TPA) semuanya terbuka," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Cigombong-Cibadak, yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Agustus 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
