RUU Pesantren dan Keagamaan Dinilai Perlu Penyempurnaan
Suasana diskusi `Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan` di DPP PSI.
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinilai perlu disempurnakan. RUU ini dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren dan pendidikan agama lain.
 
Juru bicara PSI Dara A Kesuma Nasution mengatakan, PSI mendukung RUU tersebut. Namun, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. 
 
"Semangatnya bagus, bermula dari keinginan memberikan political recognition kepada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren," kata Dara saat diskusi `Sekolah Minggu dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan` di DPP PSI, Senin, 30 Oktober 2018.
 
PSI memaklumi ada keberatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Misalnya, terkait Pasal 69 ayat 3 yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi (masa sebelum seorang umat Kristiani menerima baptisan) diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang.
 
Selain itu, kata Dara, ada keberatan pada Pasal 69 Ayat 4 yang memuat ketentuan bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke Kementerian Agama kabupaten atau kota.

"Wajar jika ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi," kata Dara.
 
Menurut Dara, karakteristik pesantren dan sekolah minggu tidak sama. Dia khawatir menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama.
 
Dara mengungkapkan, PSI menyampaikan dua rekomendasi. Pertama, regulasi tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain. "Tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama," kata Caleg DPR RI dari Dapil Sumut III ini.
 
Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, RUU itu akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia.  "Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja," kata Dara.

Baca: Menag Ingin RUU Pesantren Jaga Identitas Ponpes


Dara mengungkapkan, sejumlah kalangan juga mengkhawatirkan RUU itu menghilangkan keragaman pesantren. Sebab, pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya dengan kekhasan dan karakter masing-masing.
 
"Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, ini akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia yang sudah lama berjalan," kata Dara.
 
Selain dara, diskusi juga dihadiri Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt Henrek Lokra, Pengurus Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI Romo Heri Wibowo, dan Wakil Sekjen PPP dan Tim Penyusun Draft Abdullah Mansyur.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id