Jakarta: Nilai luhur budaya bangsa harus terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai pondasi menghadapi kuatnya arus dan pengaruh budaya luar. Agar generasi muda tak tercerabut dari jati diri bangsa.
"Anak-anak muda perlu dikenalkan budaya-budaya lokal, sehingga tidak tercerabut identitasnya, identitas budayanya, identitas sosialnya. Hal ini sangat penting," kata Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, seperti dilansir Antara, Jumat, 21 Juni 2018.
Menurutnya, era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Moeldoko berharap norma dan etika menjadi kekuatan menghadapi kemajuan zaman. "Jangan sampai permainan global mencerabut nilai-nilai budaya lokal," kata dia.
Mantan Panglima TNI itu berbicara panjang mengenai persoalan budaya saat menghadiri pembukaan pameran karya seni kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi bertajuk ’57x76’, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juni malam. Menurutnya, melestarikan seni dan budaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa.
Ia meyakini salah satu ciri terjadinya perang kebudayaan adalah munculnya upaya masif untuk menghilangkan keyakinan atau ideologi sebuah bangsa. Untuk menghadapi ancaman itu, terutama dengan makin maraknya hoaks dan ujaran kebencian, ia menegaskan tak boleh limbung, was-was, atau skeptis.
"Melalui seni, kita sungguh amat berharap agar nilai-nilai luhur bangsa itu, terus terjaga," kata Moeldoko.
Pameran menampilkan 217 karya seni yang dikerjakan bersama dua seniman berbeda latar belakang selama enam bulan terakhir. Moeldoko juga menunjukkan salah satu karya dalam ruang pameran, yakni sebuah payung tanpa kain yang lebih menyerupai tongkat.
"Karya itu menunjukkan pentingnya kita memiliki pegangan atau penuntun. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu memiliki pegangan yang kuat," tegasnya.
Tongkat penuntun
Mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini memaparkan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi telah menjadi ‘payung’ dan tongkat penuntun bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kebijakan BBM Satu Harga, misalnya. Itu adalah upaya hadirnya sebuah negara untuk melindungi masyarakatnya tanpa terkecuali," katanya.
Kurator Agung Hujatnikajenong menjelaskan sisi menarik kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi karena dua seniman itu tak hanya berpameran bersama, tapi mereka juga melebur, menghilangkan identitas masing-masing.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengamini pernyataan Moeldoko. Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudyaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung.
"Saya kira tantangannya memang sulit karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya," ujarnya.
Ia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan era orde baru seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Saat ini kan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan lokal adalah kebudayaan nasional," tuturnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbw3EaDb" allowfullscreen></iframe>
Anggota Komisi X DPR Nizar Zahro mendukung penguatan budaya lokal untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikis jika ada budaya asing masuk.
Untuk mempertahankannya, Nizar memberi masukan agar masing-masing daerah wajib menayangkan budayanya dengan pameran budaya di daerah untuk menarik wisata domestik dan luar negri. “Pameran juga untuk mengenalkan kepada anak cucu kita,” katanya.
Yang lebih penting lagi, lanjutnya, budaya yang ada di Indonesia harus didaftarkan di UNESCO sehingga tidak diklaim bangsa lain. Contohnya reog ponorogo dan nasi padang yang diklam Malaysia. “Makanya kita harus daftarkan ke UNESCO untuk mempertahankan budaya lokal kita,” kata dia memberi saran.
Selain itu, Nizar juga menyarankan pemerintah membuat kebijakan kepada seluruh daerah untuk membuat kurikulum budaya di mata pelajaran baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA dalam rangka mengenalkan kebudayaan.
“Sehingga di masing-masing daerah ada 10 persen kurikulum yang menyangkut kebudayaan,” katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBQnAxb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Nilai luhur budaya bangsa harus terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai pondasi menghadapi kuatnya arus dan pengaruh budaya luar. Agar generasi muda tak tercerabut dari jati diri bangsa.
"Anak-anak muda perlu dikenalkan budaya-budaya lokal, sehingga tidak tercerabut identitasnya, identitas budayanya, identitas sosialnya. Hal ini sangat penting," kata Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, seperti dilansir
Antara, Jumat, 21 Juni 2018.
Menurutnya, era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Moeldoko berharap norma dan etika menjadi kekuatan menghadapi kemajuan zaman. "Jangan sampai permainan global mencerabut nilai-nilai budaya lokal," kata dia.
Mantan Panglima TNI itu berbicara panjang mengenai persoalan budaya saat menghadiri pembukaan pameran karya seni kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi bertajuk ’57x76’, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juni malam. Menurutnya, melestarikan seni dan budaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesatuan bangsa.
Ia meyakini salah satu ciri terjadinya perang kebudayaan adalah munculnya upaya masif untuk menghilangkan keyakinan atau ideologi sebuah bangsa. Untuk menghadapi ancaman itu, terutama dengan makin maraknya hoaks dan ujaran kebencian, ia menegaskan tak boleh limbung, was-was, atau skeptis.
"Melalui seni, kita sungguh amat berharap agar nilai-nilai luhur bangsa itu, terus terjaga," kata Moeldoko.
Pameran menampilkan 217 karya seni yang dikerjakan bersama dua seniman berbeda latar belakang selama enam bulan terakhir. Moeldoko juga menunjukkan salah satu karya dalam ruang pameran, yakni sebuah payung tanpa kain yang lebih menyerupai tongkat.
"Karya itu menunjukkan pentingnya kita memiliki pegangan atau penuntun. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu memiliki pegangan yang kuat," tegasnya.
Tongkat penuntun
Mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini memaparkan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi telah menjadi ‘payung’ dan tongkat penuntun bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kebijakan BBM Satu Harga, misalnya. Itu adalah upaya hadirnya sebuah negara untuk melindungi masyarakatnya tanpa terkecuali," katanya.
Kurator Agung Hujatnikajenong menjelaskan sisi menarik kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi karena dua seniman itu tak hanya berpameran bersama, tapi mereka juga melebur, menghilangkan identitas masing-masing.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengamini pernyataan Moeldoko. Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudyaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung.
"Saya kira tantangannya memang sulit karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya," ujarnya.
Ia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan era orde baru seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Saat ini kan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan lokal adalah kebudayaan nasional," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR Nizar Zahro mendukung penguatan budaya lokal untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikis jika ada budaya asing masuk.
Untuk mempertahankannya, Nizar memberi masukan agar masing-masing daerah wajib menayangkan budayanya dengan pameran budaya di daerah untuk menarik wisata domestik dan luar negri. “Pameran juga untuk mengenalkan kepada anak cucu kita,” katanya.
Yang lebih penting lagi, lanjutnya, budaya yang ada di Indonesia harus didaftarkan di UNESCO sehingga tidak diklaim bangsa lain. Contohnya reog ponorogo dan nasi padang yang diklam Malaysia. “Makanya kita harus daftarkan ke UNESCO untuk mempertahankan budaya lokal kita,” kata dia memberi saran.
Selain itu, Nizar juga menyarankan pemerintah membuat kebijakan kepada seluruh daerah untuk membuat kurikulum budaya di mata pelajaran baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA dalam rangka mengenalkan kebudayaan.
“Sehingga di masing-masing daerah ada 10 persen kurikulum yang menyangkut kebudayaan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
