Jakarta: Meski namanya terus digadang-gadang untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan buka-bukaan soal hal tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan fokus mengampanyekan calon kepala daerah yang diusung oleh partainya sambil terus melancarkan berbagai kritik terhadap pemerintah.
Dalam kunjungannya ke Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018, Prabowo kembali mengkritik pemerintah soal penguasaan tanah di Indonesia yang lebih banyak dikuasai oleh kaum elite. Ia menilai saat ini ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal. Padahal, sistem ekonomi itu hanya menguntungkan segelintir orang.
"Bank Dunia mengatakan satu persen rakyat Indonesia menguasai hampir 40 persen kekayaan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, satu persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak?" kata Prabowo,
Dia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
"Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin Republik ini harus berani menegakkan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita," pungkas dia.
Prabowo pun menyadari dirinya bagian dari elite. Namun, ia mengaku sebagai elite yang sudah bertobat.
Dalam kesempatan terpisah, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif meralat data yang disebutkan oleh Prabowo tersebut. Menurutnya, 80 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh konglomerat domestik dan 13 persen yang dikuasai asing.
"Sisanya yang tujuh persen inilah untuk yang 250 juta," kata Buya Syafi'i di kediamannya di Sleman, Yogyakarta.
Ia menambahkan pernyataan itu pernah disampaikannya di Pendopo Kabupaten Sleman, 20 Juli 2017 lalu. Dengan penguasaan itu, konglomerat Indonesia mengalami lonjakan kekayaan, tetapi harus diakui pula bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memang masih bermental pekerja, belum bermental pengusaha.
"Ini harus diubah, tetapi lama," lanjut dia.
Tetap Jokowi
Dukungan bagi Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 paling gencar diutarakan oleh Gerindra dan koalisinya, PKS. Ada kemungkinan juga PKB serta PAN yang belum menyatakan dukungannya kepada siapa pun untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
Meskipun demikian, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengaku sejauh ini pihaknya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun soal koalisi di Pilpres 2019, ia mengaku masih membuka diri terhadap semua kemungkinan.
"Kita tunggu sebulan ini kristalisasi, tetapi PKB masih istikamah bersama Pak Jokowi, semoga bisa terus," ujar Muhaimin di Sleman, Yogyakarta.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan belum melakukan pertemuan dengan parpol lain, termasuk Gerindra. Sebelumnya, Cak Imin diisukan sudah bertemu dengan Prabowo untuk mengajukan dirinya sebagai cawapres dalam Pilpres 2019. (Media Indonesia)
Jakarta: Meski namanya terus digadang-gadang untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan buka-bukaan soal hal tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan fokus mengampanyekan calon kepala daerah yang diusung oleh partainya sambil terus melancarkan berbagai kritik terhadap pemerintah.
Dalam kunjungannya ke Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018, Prabowo kembali mengkritik pemerintah soal penguasaan tanah di Indonesia yang lebih banyak dikuasai oleh kaum elite. Ia menilai saat ini ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal. Padahal, sistem ekonomi itu hanya menguntungkan segelintir orang.
"Bank Dunia mengatakan satu persen rakyat Indonesia menguasai hampir 40 persen kekayaan Indonesia. Lebih parah lagi soal tanah, satu persen orang Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Ini adil atau tidak?" kata Prabowo,
Dia mengatakan seharusnya perekonomian Indonesia kembali diarahkan sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, perekonomian Indonesia akan mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
"Siapa pun nanti yang memimpin di daerah-daerah atau siapa pun nanti yang memimpin Republik ini harus berani menegakkan Pasal 33 UUD 1945. Saya yakin dengan pasal ini kita bisa bangkit kembali. Kita bisa merebut kembali kekayaan kita untuk rakyat kita," pungkas dia.
Prabowo pun menyadari dirinya bagian dari elite. Namun, ia mengaku sebagai elite yang sudah bertobat.
Dalam kesempatan terpisah, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif meralat data yang disebutkan oleh Prabowo tersebut. Menurutnya, 80 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh konglomerat domestik dan 13 persen yang dikuasai asing.
"Sisanya yang tujuh persen inilah untuk yang 250 juta," kata Buya Syafi'i di kediamannya di Sleman, Yogyakarta.
Ia menambahkan pernyataan itu pernah disampaikannya di Pendopo Kabupaten Sleman, 20 Juli 2017 lalu. Dengan penguasaan itu, konglomerat Indonesia mengalami lonjakan kekayaan, tetapi harus diakui pula bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memang masih bermental pekerja, belum bermental pengusaha.
"Ini harus diubah, tetapi lama," lanjut dia.
Tetap Jokowi
Dukungan bagi Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019 paling gencar diutarakan oleh Gerindra dan koalisinya, PKS. Ada kemungkinan juga PKB serta PAN yang belum menyatakan dukungannya kepada siapa pun untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
Meskipun demikian, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengaku sejauh ini pihaknya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun soal koalisi di Pilpres 2019, ia mengaku masih membuka diri terhadap semua kemungkinan.
"Kita tunggu sebulan ini kristalisasi, tetapi PKB masih istikamah bersama Pak Jokowi, semoga bisa terus," ujar Muhaimin di Sleman, Yogyakarta.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan belum melakukan pertemuan dengan parpol lain, termasuk Gerindra. Sebelumnya, Cak Imin diisukan sudah bertemu dengan Prabowo untuk mengajukan dirinya sebagai cawapres dalam Pilpres 2019.
(Media Indonesia) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
