medcom.id, Jakarta: Rencana pembentukan panitia khusus DPR untuk Pelindo II cukup jadi perbincangan banyak pihak. Tak sedikit yang menganggap pembentukan pansus hanya jadi panggung politik para legislator. Namun, ada juga yang menyatakan dukungannya terhadap wacana DPR membentuk Pansus Pelindo II.
Pakar Hukum Pidana, Chudri Sitompul menyatakan sepakat dengan pembentukan Pansus Pelindo II. Dia menilai pembentukan Pansus ini dapat mengarah pada kerja sama antara kepolisian dan DPR untuk sama-sama mengungkap masalah yang diduga terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Saya kira tepat dan bisa jadi simbiosis mutualisme antara DPR dengan aparat hukum. Satu sisi DPR dapat informasi secara hukum, sementara secara politik, polisi tentu merasa didukung," kata Chudri dalam Bincang Pagi Metro TV, Minggu (13/9/2015).
Chudri yakin benar dari pembentukan Pansus dipandang dari sisi hukum sebagai tindakan yang tepat. Namun, dia memprediksi, Pansus Pelindo II berpotensi pula meningkatkan kembali suhu politik di Indonesia.
"Kalau dari sudut hukum tepat, kalau dari sudut politik mungkin memang bisa jadi tidak tenang. Karena pansus ini juga risikonya dapat meningkatkan suhu politik," terang dia.
Kasus Pelindo II memang tengah jadi sorotan. Publik pun meminta pihak berwajib menuntaskan masalah yang ada di Pelindo II.
Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Lino.
Saat penggeledahan terjadi, Lino yang sempat menghalangi penggeledahan, menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
medcom.id, Jakarta: Rencana pembentukan panitia khusus DPR untuk Pelindo II cukup jadi perbincangan banyak pihak. Tak sedikit yang menganggap pembentukan pansus hanya jadi panggung politik para legislator. Namun, ada juga yang menyatakan dukungannya terhadap wacana DPR membentuk Pansus Pelindo II.
Pakar Hukum Pidana, Chudri Sitompul menyatakan sepakat dengan pembentukan Pansus Pelindo II. Dia menilai pembentukan Pansus ini dapat mengarah pada kerja sama antara kepolisian dan DPR untuk sama-sama mengungkap masalah yang diduga terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Saya kira tepat dan bisa jadi simbiosis mutualisme antara DPR dengan aparat hukum. Satu sisi DPR dapat informasi secara hukum, sementara secara politik, polisi tentu merasa didukung," kata Chudri dalam Bincang Pagi Metro TV, Minggu (13/9/2015).
Chudri yakin benar dari pembentukan Pansus dipandang dari sisi hukum sebagai tindakan yang tepat. Namun, dia memprediksi, Pansus Pelindo II berpotensi pula meningkatkan kembali suhu politik di Indonesia.
"Kalau dari sudut hukum tepat, kalau dari sudut politik mungkin memang bisa jadi tidak tenang. Karena pansus ini juga risikonya dapat meningkatkan suhu politik," terang dia.
Kasus Pelindo II memang tengah jadi sorotan. Publik pun meminta pihak berwajib menuntaskan masalah yang ada di Pelindo II.
Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Lino.
Saat penggeledahan terjadi, Lino yang sempat menghalangi penggeledahan, menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
