Pemblokiran Rekening Bansos Disebut Atas Perintah Kemensos

Jakarta: Masalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang terlambat hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mencak-mencak kepada petugas salah satu bank dalam Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkuak. Anggota Komisi VI Andre Rosiade menyebut penyaluran dana bansos terhambat akibat adanya surat dari seorang direktur di Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak bank. Andre mengatakan direktur tersebut memerintahkan pihak bank memblokir rekening penerima dana bansos lantaran data penerima manfaat belum tuntas. Dia menegaskan bank Himbara tidak pernah bermaksud mempersulit pembagian bansos. "Karena apa? Dari awal BUMN-BUMN kita sudah dapat perintah yang jelas dari Presiden (Joko Widodo) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) untuk bekerja keras membantu pemerintah untuk memerangi pandemi," kata Andre dalam keterangan tertulis, Senin, 6 September 2021. Menurut Andre, bank Himbara tidak mungkin menghalang-halangi kalau data dan perintah dari Kemensos jelas. Dia mendapat informasi salah seorang direktur di Kemensos yang meminta rekening penerima dana bantuan diblokir sementara dalam rangka pemenuhan data. "Nah, ternyata Bu Risma melakukan protes di lapangan, padahal bank tidak bisa transfer karena perintah dari Kemensos. Ada surat permintaan blokir dari direktur," papar Andre. Risma sempat memarahi beberapa bank Himbara yang menjadi mitra Kemensos karena memblokir rekening penerima bansos. Emosi Risma diluapkan saat berkunjung ke sejumlah daerah, di antaranya Jember, dan Bandung. Setelah video Risma memarahi bank Himbara viral, Andre menyampaikan, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rahmat Koesnadi mengirimkan surat baru ke bank untuk membuka blokir rekening penerima dana bansos. Dari fakta tersebut, Andre mengimbau antarpihak tidak saling menyalahkan. "Saran saya tidak usah kita saling menyalahkan ya, tapi bagaimana kita membenahi secara bersama-sama ya, pasti seluruh stakeholder yang ada ini ingin menyukseskan pelaksanaan bansos ini agar wabah pandemi ini bisa kita perangi bersama, dan penderitaan rakyat bisa kita kurangi sesuai dengan target pemerintah," ujar politikus Partai Gerindra ini. Baca: Mensos Risma Dikritik Karena Sering Marah-marah Sebelumnya, bank Himbara, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah. Terutama dalam menyalurkan dana bansos. Menurut Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, kendala yang terjadi di lapangan adanya data penerima manfaat yang tidak lengkap. Sehingga, bank Himbara tidak bisa menyalurkan dana bansos. “Data yang tidak clean mungkin rata-rata berjumlah 2-3 persen. Data yang tidak clean itu bukan territory bank. Sesuai di awal perjanjian kerja sama, hal itu jelas merupakan tugas Kementerian Sosial untuk memperbaiki data tersebut,” kata Rohan, di Jakarta, Kamis, 2 September 2021. Rohan menjelaskan bank tak berwenang melengkapi atau memperbaiki data penerima manfaat, sehingga bantuan tidak bisa disalurkan selama data belum sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika bank dipaksa menyalurkan bansos tidak sesuai ketentuan, bank akan melanggar aturan. Konsekuensinya adalah sanksi pidana. Hal senada disampaikan Direktur Bisnis Mikro PT BRI (Persero) Tbk, Supari. Dia menjabarkan data-data yang perlu dilengkapi dan diverifikasi bank terdiri atas nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat. “Sepanjang lima data itu lengkap, maka sesungguhnya oleh Himbara akan dieksekusi dengan cepat,” kata Supari. Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/OVO @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.