medcom.id, Jakarta: Pertemuan pimpinan lembaga hukum dan politikus, seperti halnya Ketua KPK Abraham Samad dan elite PDI Perjuangan sebetulnya tak masalah. Namun akan menjadi persoalan jika mereka yang bertemu membahas kepentingan pribadi atau politik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan etika pimpinan lembaga hukum sebetulnya sudah diatur kode etik masing-masing institusi.
"Saya dulu pernah mempertemukan Adnan Pandu Praja (Pimpinan KPK) dengan Gubernur Aceh. Jadi semuanya sebenarnya boleh bertemu siapapun, tidak masalah, asal tak ada kepentingan pribadi atau politik," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Menurutnya, pertemuan pimpinan lembaga hukum dan politikus sebetulnya tak ada masalah selama ada pendamping. Pertemuan juga jangan sampai membahas soal hasrat politik dan intervensi terhadap proses hukum.
Persoalan etika di lembaga hukum negara ini mencuat pasca-dibeberkannya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dan Pelaksana Tugas (Plt) Hasto Kristiyanto serta beberapa elite PDI Perjuangan lainnya menjelang Pilpres 2014.
Sebagai Ketua KPK Samad dinilai melanggar etika dengan memasuki ranah politik untuk memenuhi ambisinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
medcom.id, Jakarta: Pertemuan pimpinan lembaga hukum dan politikus, seperti halnya Ketua KPK Abraham Samad dan elite PDI Perjuangan sebetulnya tak masalah. Namun akan menjadi persoalan jika mereka yang bertemu membahas kepentingan pribadi atau politik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan etika pimpinan lembaga hukum sebetulnya sudah diatur kode etik masing-masing institusi.
"Saya dulu pernah mempertemukan Adnan Pandu Praja (Pimpinan KPK) dengan Gubernur Aceh. Jadi semuanya sebenarnya boleh bertemu siapapun, tidak masalah, asal tak ada kepentingan pribadi atau politik," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Menurutnya, pertemuan pimpinan lembaga hukum dan politikus sebetulnya tak ada masalah selama ada pendamping. Pertemuan juga jangan sampai membahas soal hasrat politik dan intervensi terhadap proses hukum.
Persoalan etika di lembaga hukum negara ini mencuat pasca-dibeberkannya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dan Pelaksana Tugas (Plt) Hasto Kristiyanto serta beberapa elite PDI Perjuangan lainnya menjelang Pilpres 2014.
Sebagai Ketua KPK Samad dinilai melanggar etika dengan memasuki ranah politik untuk memenuhi ambisinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
