medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat terbuka terkait megaproyek listrik 35.000 megawatt. Komentar Rizal itu menyusul pernyataan Wapres JK yang menyebut Rizal tak memahami program dan asal bicara.
Tantangan debat terbuka yang dilayangkan Rizal ditanggapi Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah. Husain menyebut, Rizal tak perlu mengajak Wapres untuk debat terbuka. Ia cukup belajar dari Kepala Sub Bagian Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kalau soal listrik, tidak ada yang perlu diperdebatkan apalagi dia mengajak Pak JK yang nota bene adalah Wapres. Untuk memahami masalah kelistrikan di Indonesia RR (Rizal Ramli) cukup belajar dari Kepala Sub Bagian dari PLN, tidak perlu cari lawan debat," kata Husain di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN saat ini hanya 45 ribu megawatt. Dibutuhkan tambahan listrik 15 persen per tahun untuk mencapai prrtumbuhan 7 persen dalam satu tahun.
Atas hitungan itulah Indonesia membutuhkan tambahan daya sebanyak 7000 megawatt per tahunnya. "Dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu MW," jelas dia.
Penambahan daya listrik ini berguna untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan industri. Tanpa listrik, industri dan infrastruktur yang hendak dibangun tak akan berjalan optimal.
"Tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, bakal banyak pengangguran. Dan kita semakin tertinggal. Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir?
RR ini apa mau lihat Indonesia mati lampu," jelas Husain.
Husain menyanyangkan sikap Rizal. Jika lebih cerdas, Rizal harusnya memikirkan dan melakukan terobosan untuk kepentingan rakyat. Jika ingin dapat pencerahan, Rizal cukup bertanya di forum yang ada seperti sidang kabinet atau rapat terbatas.
"Kalau mau tau tentang program listrik tidak usah menantang nantang, ada forumnya, Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat terbuka terkait megaproyek listrik 35.000 megawatt. Komentar Rizal itu menyusul pernyataan Wapres JK yang menyebut Rizal tak memahami program dan asal bicara.
Tantangan debat terbuka yang dilayangkan Rizal ditanggapi Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah. Husain menyebut, Rizal tak perlu mengajak Wapres untuk debat terbuka. Ia cukup belajar dari Kepala Sub Bagian Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kalau soal listrik, tidak ada yang perlu diperdebatkan apalagi dia mengajak Pak JK yang nota bene adalah Wapres. Untuk memahami masalah kelistrikan di Indonesia RR (Rizal Ramli) cukup belajar dari Kepala Sub Bagian dari PLN, tidak perlu cari lawan debat," kata Husain di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN saat ini hanya 45 ribu megawatt. Dibutuhkan tambahan listrik 15 persen per tahun untuk mencapai prrtumbuhan 7 persen dalam satu tahun.
Atas hitungan itulah Indonesia membutuhkan tambahan daya sebanyak 7000 megawatt per tahunnya. "Dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu MW," jelas dia.
Penambahan daya listrik ini berguna untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan industri. Tanpa listrik, industri dan infrastruktur yang hendak dibangun tak akan berjalan optimal.
"Tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, bakal banyak pengangguran. Dan kita semakin tertinggal. Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir?
RR ini apa mau lihat Indonesia mati lampu," jelas Husain.
Husain menyanyangkan sikap Rizal. Jika lebih cerdas, Rizal harusnya memikirkan dan melakukan terobosan untuk kepentingan rakyat. Jika ingin dapat pencerahan, Rizal cukup bertanya di forum yang ada seperti sidang kabinet atau rapat terbatas.
"Kalau mau tau tentang program listrik tidak usah menantang nantang, ada forumnya, Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
