medcom.id, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diyakini bakal membongkar konstitusi termasuk ideologi Pancasila. Pemerintah, harus segera memutuskan pembubaran terhadap ormas yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut.
"Bilamana HTI masuk dalam sebuah syiar, asasnya adalah khilafah itu akan membongkar konstitusi kita," kata Ketua Umum Pemuda Hanura Wisnu Dewanto dalam dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Wisnu mengatakan, seluruh elemen masyarakat termasuk HTI wajib mendukung dan merawat sistem dan ideologi Indonesia. Siapapun tidak bisa merongrong NKRI.
"Tidak hanya HTI, tapi organisasi sejenis juga. Pemerintah tidak berdiri sendiri. Perlu diketahui, yang disampaikan pemerintah itu menjaga dan merawat NKRI," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPN PKPI Donny Gahral mengatakan bila HTI memenangkan gugatannya di pengadilan, kekuatan pemerintah akan dianggap tidak kuat. Bahkan, HTI besar kepala dan menganggap organisasinya lebih kuat dari pemerintah Jokowi.
Karena itu, Donny dengan tegas mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan publik. "Kekuatan nasionalis, kekuatan agama yang nasionalis, harus support," kata Donny.
"Kalau HTI, menang di pengadilan, mereka bisa mengatakan kekuatan nasionalis tidak kuat. Prediksi saya, dalam dua bulan ini tidak ada langkah apa-apa, mereka sudah bisa klaim mereka menang karena bubar di ucapan, tapi tidak bubar di tindakan," pungkas Donny.
medcom.id, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diyakini bakal membongkar konstitusi termasuk ideologi Pancasila. Pemerintah, harus segera memutuskan pembubaran terhadap ormas yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut.
"Bilamana HTI masuk dalam sebuah syiar, asasnya adalah khilafah itu akan membongkar konstitusi kita," kata Ketua Umum Pemuda Hanura Wisnu Dewanto dalam dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Wisnu mengatakan, seluruh elemen masyarakat termasuk HTI wajib mendukung dan merawat sistem dan ideologi Indonesia. Siapapun tidak bisa merongrong NKRI.
"Tidak hanya HTI, tapi organisasi sejenis juga. Pemerintah tidak berdiri sendiri. Perlu diketahui, yang disampaikan pemerintah itu menjaga dan merawat NKRI," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPN PKPI Donny Gahral mengatakan bila HTI memenangkan gugatannya di pengadilan, kekuatan pemerintah akan dianggap tidak kuat. Bahkan, HTI besar kepala dan menganggap organisasinya lebih kuat dari pemerintah Jokowi.
Karena itu, Donny dengan tegas mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan publik. "Kekuatan nasionalis, kekuatan agama yang nasionalis, harus
support," kata Donny.
"Kalau HTI, menang di pengadilan, mereka bisa mengatakan kekuatan nasionalis tidak kuat. Prediksi saya, dalam dua bulan ini tidak ada langkah apa-apa, mereka sudah bisa klaim mereka menang karena bubar di ucapan, tapi tidak bubar di tindakan," pungkas Donny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
