medcom.id, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menggalakkan upaya revitalisasi toilet sekolah guna menciptakan sarana sanitasi yang layak bagi siswa dan guru. Kondisi toilet di sekolah saat ini dinilai sangat memprihatinkan.
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Wowon Widaryat mengatakan, berdasarkan standar Permendiknas No.24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana (Sarpras) mestinya rasio toilet sekolah 1 : 60. Artinya, satu toilet diperuntukkan bagi 60 peserta didik dengan luas minimum bangunan dua meter persegi.
Kenyataannya, menurut data sarpras, toilet sekolah kotor, tidak ada air, bahkan rusak. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan warga sekolah seperti rawan terkena penyakit gatal-gatal, diare, demam berdarah, serta infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
"Tahun lalu ada kejadian dua anak meninggal karena jatuh di kamar mandi. Bukan karena sakit, tapi kamar mandinya kotor tidak layak pakai," kata Wowon saat acara Lokakarya Pertukaran Pembelajaran dan Advokasi serta Kampanye Publik Manajemen Kebersihan Menstruasi di Jakarta, Kamis 13 April 2017.
Sejak kejadian itu, pemerintah merevitalisasi 624 toilet sekolah dasar (SD) di kota-kota besar seperti Jakarta, Banten, Palangkaraya. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan total SD di Indonesia yang mencapai 148 ribu.
Guna menunjukkan komitmen terhadap pengadaan sarana sanitasi yang layak di sekolah, pemerintah berharap setiap tahunnya jumlah toilet yang direvitalisasi terus meningkat hingga menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan toilet di satu sekolah sebesar Rp100 juta.
"Tahun ini jumlahnya naik karena semula hanya Rp80 juta. Tapi sementara, dananya masih berasal dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara) kita," tukasnya.
Lintas sektoral
Wowon pun meminta kepada setiap pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah (pemda), lebih memerhatikan kondisi sekolah yang notabene merupakan tanggung jawab setiap daerah. Terlebih hingga kini masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak.
"Kami akan tagih komitmen pemda termasuk untuk pengadaan anggarannya, dengan begitu tidak hanya mengandalkan dari pusat. Bersama-sama kita ciptakan inovasi supaya tercipta suasana pembelajaran yang sehat dan nyaman," ucapnya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan sistem revitalisasi dengan konsep berbeda. Selain lokasi bangunan toilet yang tidak lagi berada di belakang sekolah melainkan pindah ke depan, nuansa yang dibangun juga akan mengusung tema tertentu khususnya mengenai kearifan lokal daerah setempat.
Tidak hanya dengan pemda, Kemendikbud juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk dapat memfasilitasi sistem pembuangan air limbah. Nantinya, limbah dari toilet sekolah akan dikelola secara terhubung dengan lingkungan sekitar.
"Kami perhatikan juga AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Kalau fokus PU selama ini hanya di perumahan, ke depan, sekolah yang ada di sekitarnya juga akan terkoneksi dengan sistem kami," terang Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen-PUPR Rina Agustin Indriyani.
Mekanisme pendataan sekolah oleh pemda setempat. Sehingga sekolah tidak perlu meminta secara khusus kepada pemerintah karena hal tersebut bagian dari tugas dan komitmen memperbaiki sanitasi di sekolah demi Indonesia yang lebih sehat.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menggalakkan upaya revitalisasi toilet sekolah guna menciptakan sarana sanitasi yang layak bagi siswa dan guru. Kondisi toilet di sekolah saat ini dinilai sangat memprihatinkan.
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Kemendikbud Wowon Widaryat mengatakan, berdasarkan standar Permendiknas No.24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana (Sarpras) mestinya rasio toilet sekolah 1 : 60. Artinya, satu toilet diperuntukkan bagi 60 peserta didik dengan luas minimum bangunan dua meter persegi.
Kenyataannya, menurut data sarpras, toilet sekolah kotor, tidak ada air, bahkan rusak. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan warga sekolah seperti rawan terkena penyakit gatal-gatal, diare, demam berdarah, serta infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
"Tahun lalu ada kejadian dua anak meninggal karena jatuh di kamar mandi. Bukan karena sakit, tapi kamar mandinya kotor tidak layak pakai," kata Wowon saat acara Lokakarya Pertukaran Pembelajaran dan Advokasi serta Kampanye Publik Manajemen Kebersihan Menstruasi di Jakarta, Kamis 13 April 2017.
Sejak kejadian itu, pemerintah merevitalisasi 624 toilet sekolah dasar (SD) di kota-kota besar seperti Jakarta, Banten, Palangkaraya. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan total SD di Indonesia yang mencapai 148 ribu.
Guna menunjukkan komitmen terhadap pengadaan sarana sanitasi yang layak di sekolah, pemerintah berharap setiap tahunnya jumlah toilet yang direvitalisasi terus meningkat hingga menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan toilet di satu sekolah sebesar Rp100 juta.
"Tahun ini jumlahnya naik karena semula hanya Rp80 juta. Tapi sementara, dananya masih berasal dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara) kita," tukasnya.
Lintas sektoral
Wowon pun meminta kepada setiap pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah (pemda), lebih memerhatikan kondisi sekolah yang notabene merupakan tanggung jawab setiap daerah. Terlebih hingga kini masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak.
"Kami akan tagih komitmen pemda termasuk untuk pengadaan anggarannya, dengan begitu tidak hanya mengandalkan dari pusat. Bersama-sama kita ciptakan inovasi supaya tercipta suasana pembelajaran yang sehat dan nyaman," ucapnya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan sistem revitalisasi dengan konsep berbeda. Selain lokasi bangunan toilet yang tidak lagi berada di belakang sekolah melainkan pindah ke depan, nuansa yang dibangun juga akan mengusung tema tertentu khususnya mengenai kearifan lokal daerah setempat.
Tidak hanya dengan pemda, Kemendikbud juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk dapat memfasilitasi sistem pembuangan air limbah. Nantinya, limbah dari toilet sekolah akan dikelola secara terhubung dengan lingkungan sekitar.
"Kami perhatikan juga AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Kalau fokus PU selama ini hanya di perumahan, ke depan, sekolah yang ada di sekitarnya juga akan terkoneksi dengan sistem kami," terang Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen-PUPR Rina Agustin Indriyani.
Mekanisme pendataan sekolah oleh pemda setempat. Sehingga sekolah tidak perlu meminta secara khusus kepada pemerintah karena hal tersebut bagian dari tugas dan komitmen memperbaiki sanitasi di sekolah demi Indonesia yang lebih sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
