Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan PPP tidak akan ngotot mengusung Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) sebagai cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.
"PPP itu dalam pemilu 6,57%. Masak dengan angka segitu kami ngotot, sedangkan PDIP yang sekian belas persen itu saja belum ngotot. Golkar juga demikian. Kami kan juga harus tahu diri. Berapa banyak sih sehingga harus ngotot," ujar Arsul di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.
Namun demikian, Arsul berharap Jokowi memilih pendamping dari kalangan santri. Pasalnya, Jokowi kerap diidentikan berasal dari kelompok nasionalis.
"Sedapat mungkin cawapres itu dari reprentasi kelompok agamais, santri religius, tetapi yang nasionalis. Tentu tidak menyampingkan aspek intelektual, pengalaman, dan lainnya," imbuhnya.
Lebih jauh, Arsul mengatakan, hingga kini belum ada pertemuan khusus antara petinggi-petinggi partai di koalisi pengusung Jokowi membahas sosok cawapres. "Kita belum ngumpul. Sejauh ini, Jokowi juga belum mengungkapkan kriteria cawapres yang diinginkan untuk mendampinginya. Jadi, tunggu saja," ujarnya.
Sementara itu, DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mendeklarasikan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Deklarasi calon presiden dan wakil presiden ini digelar dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW, DPC, PAC, dan DPRD Fraksi PPP NTB dalam rangka pemenangan Pilkada 2018, pemilihan umum legislatif, dan Pemilihan Presiden 2019, di Mataram, kemarin.
"Setelah kami menyerap aspirasi dari para kader dan simpatisan, kami bersepakat menyodorkan nama Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo," kata Ketua DPW PPP NTB Wartiah di hadapan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy serta pengurus dan kader PPP.
Menurut Wartiah, Jokowi membutuhkan figur yang mampu mengawal narasi besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dibangun atas dasar nasionalisme dan agama. Jokowi pun dinilai membutuhkan figur agamais untuk dapat mengurangi ujaran kebencian terhadap agama atau SARA yang akhir-akhir ini begitu merajalela di Indonesia.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan PPP tidak akan ngotot mengusung Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) sebagai cawapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.
"PPP itu dalam pemilu 6,57%. Masak dengan angka segitu kami ngotot, sedangkan PDIP yang sekian belas persen itu saja belum ngotot. Golkar juga demikian. Kami kan juga harus tahu diri. Berapa banyak sih sehingga harus ngotot," ujar Arsul di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.
Namun demikian, Arsul berharap Jokowi memilih pendamping dari kalangan santri. Pasalnya, Jokowi kerap diidentikan berasal dari kelompok nasionalis.
"Sedapat mungkin cawapres itu dari reprentasi kelompok agamais, santri religius, tetapi yang nasionalis. Tentu tidak menyampingkan aspek intelektual, pengalaman, dan lainnya," imbuhnya.
Lebih jauh, Arsul mengatakan, hingga kini belum ada pertemuan khusus antara petinggi-petinggi partai di koalisi pengusung Jokowi membahas sosok cawapres. "Kita belum ngumpul. Sejauh ini, Jokowi juga belum mengungkapkan kriteria cawapres yang diinginkan untuk mendampinginya. Jadi, tunggu saja," ujarnya.
Sementara itu, DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mendeklarasikan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Deklarasi calon presiden dan wakil presiden ini digelar dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW, DPC, PAC, dan DPRD Fraksi PPP NTB dalam rangka pemenangan Pilkada 2018, pemilihan umum legislatif, dan Pemilihan Presiden 2019, di Mataram, kemarin.
"Setelah kami menyerap aspirasi dari para kader dan simpatisan, kami bersepakat menyodorkan nama Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo," kata Ketua DPW PPP NTB Wartiah di hadapan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy serta pengurus dan kader PPP.
Menurut Wartiah, Jokowi membutuhkan figur yang mampu mengawal narasi besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dibangun atas dasar nasionalisme dan agama. Jokowi pun dinilai membutuhkan figur agamais untuk dapat mengurangi ujaran kebencian terhadap agama atau SARA yang akhir-akhir ini begitu merajalela di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
