medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memuji sikap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang terbuka terkait masalah pengadaan senjata. Menurut Fadli, Gatot sudah menunjukkan sikap jenderal yang berani dengan membeberkan kasus impor senjata itu.
"Ada hikmahnya masalah ini muncul ke permukaan dan Panglima TNI berani menyampaikan apa adanya. Saya kira itu satu hal yang bagus supaya ke depan tidak terulang lagi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin 9 Oktober 2017.
Baca: Perlu Aturan Khusus soal Persenjataan di Indonesia
Fadli mengatakan, permasalahan impor senjata sudah seharusnya menjadi koreksi pemerintah terutama Presiden dan Kementerian Koordinator yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan. Pasalnya, Kemenko mempunyai andil lebih dalam mengelola koordinasi.
"Namanya juga menteri koordinator ya mengoordinasi. Jadi harusnya memang tidak boleh terjadi ini. Karena ini persoalan elementer dan memalukan," ujar Fadli.
Baca: Sikap Panglima TNI Dinilai Masih Sesuai Koridor
Selain itu, kasus senjata ini membuktikan tidak efektifnya peran Menteri Koordinator. Hal ini diindikasikan dari tidak sesuainya informasi yang diterima Menkopolhukam dengan kejadian di lapangan.
"Pertama ada informasi 500 senjata dari Pindad eh ternyta itu informasi yang berbeda. Jadi ada hikmahnya masalah ini muncul ke permukaan," katanya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/xkErODDK" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memuji sikap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang terbuka terkait masalah pengadaan senjata. Menurut Fadli, Gatot sudah menunjukkan sikap jenderal yang berani dengan membeberkan kasus impor senjata itu.
"Ada hikmahnya masalah ini muncul ke permukaan dan Panglima TNI berani menyampaikan apa adanya. Saya kira itu satu hal yang bagus supaya ke depan tidak terulang lagi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin 9 Oktober 2017.
Baca:
Perlu Aturan Khusus soal Persenjataan di Indonesia
Fadli mengatakan, permasalahan impor senjata sudah seharusnya menjadi koreksi pemerintah terutama Presiden dan Kementerian Koordinator yang membawahi bidang pertahanan dan keamanan. Pasalnya, Kemenko mempunyai andil lebih dalam mengelola koordinasi.
"Namanya juga menteri koordinator ya mengoordinasi. Jadi harusnya memang tidak boleh terjadi ini. Karena ini persoalan elementer dan memalukan," ujar Fadli.
Baca:
Sikap Panglima TNI Dinilai Masih Sesuai Koridor
Selain itu, kasus senjata ini membuktikan tidak efektifnya peran Menteri Koordinator. Hal ini diindikasikan dari tidak sesuainya informasi yang diterima Menkopolhukam dengan kejadian di lapangan.
"Pertama ada informasi 500 senjata dari Pindad eh ternyta itu informasi yang berbeda. Jadi ada hikmahnya masalah ini muncul ke permukaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
