medcom.id, Jakarta: Simpang siur alokasi Rp601 miliar untuk gedung baru ditengahi pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti. Dana yang sudah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 itu disiapkan untuk revitalisasi komplek parlemen.
"Di dalamnya termasuk biaya perencanaan konsultan, pembangunan gedung baru DPR RI Rp320,44 miliar, dan pembangunan alun-alun demokrasi Rp280 miliar," kata Damayanti, Selasa 7 November 2017.
Pernyataannya otomatis mematahkan pendapat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menyebut alokasi anggaran itu hanya untuk konsultasi penataan kompleks parlemen.
Damayanti menerangkan alokasi anggaran tersebut disiapkan sebagai pagu atau batas tertinggi proyek revitalisasi komplek parlemen. Nantinya, perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan pemerintah, yakni melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
"Jadi, plafonnya enggak mungkin habis segitu," ujar dia.
Baca: Konsultasi Perencanaan dan Konstruksi Kompleks DPR Telan Rp601 M
Sebelumnya, Agus Hermanto menyebut anggaran Rp601 miliar hanya untuk konsultansi penataan Kompleks Parlemen.
"Yang ada di APBN 2018 itu dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan konstruksi," kata Agus di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa 31 Oktober 2017.
Menurut dia, perencanaan pembangunan yang akan dibuat bukan sekadar gedung DPR. Perencanaan pembangunan juga meliputi seluruh kawasan Parlemen.
"Mulai dari alun-alun demokrasi, perpustakaan, gedung DPR, gedung DPD, dan seluruh kawasan parlemen," ujar Agus.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak percaya uang ratusan miliar hanya untuk biaya konsultan. "Ndak bener itu. Saya juga bingung, kok bisa (biaya) konsultan hingga Rp600 miliar. Enggak mungkin sampai segitu. Konsultan paling banyak Rp30 miliar," kata Fahri.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNx39B8K" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Simpang siur alokasi Rp601 miliar untuk gedung baru ditengahi pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti. Dana yang sudah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 itu disiapkan untuk revitalisasi komplek parlemen.
"Di dalamnya termasuk biaya perencanaan konsultan, pembangunan gedung baru DPR RI Rp320,44 miliar, dan pembangunan alun-alun demokrasi Rp280 miliar," kata Damayanti, Selasa 7 November 2017.
Pernyataannya otomatis mematahkan pendapat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang menyebut alokasi anggaran itu hanya untuk konsultasi penataan kompleks parlemen.
Damayanti menerangkan alokasi anggaran tersebut disiapkan sebagai pagu atau batas tertinggi proyek revitalisasi komplek parlemen. Nantinya, perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan pemerintah, yakni melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
"Jadi, plafonnya enggak mungkin habis segitu," ujar dia.
Baca: Konsultasi Perencanaan dan Konstruksi Kompleks DPR Telan Rp601 M
Sebelumnya, Agus Hermanto menyebut anggaran Rp601 miliar hanya untuk konsultansi penataan Kompleks Parlemen.
"Yang ada di APBN 2018 itu dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan konstruksi," kata Agus di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa 31 Oktober 2017.
Menurut dia, perencanaan pembangunan yang akan dibuat bukan sekadar gedung DPR. Perencanaan pembangunan juga meliputi seluruh kawasan Parlemen.
"Mulai dari alun-alun demokrasi, perpustakaan, gedung DPR, gedung DPD, dan seluruh kawasan parlemen," ujar Agus.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak percaya uang ratusan miliar hanya untuk biaya konsultan. "Ndak bener itu. Saya juga bingung, kok bisa (biaya) konsultan hingga Rp600 miliar. Enggak mungkin sampai segitu. Konsultan paling banyak Rp30 miliar," kata Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
