medcom.id, Jakarta: Wakil ketua DPR Agus Hermanto menyebut, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp601 miliar untuk konsultansi penataan Kompleks Parlemen. Dana ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.
"Yang ada di APBN 2018 itu hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan konstruksi," kata Agus di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017.
Menurut dia, perencanaan pembangunan yang akan dibuat bukan sekadar gedung DPR. Perencanaan pembangunan juga meliputi seluruh penataan kawasan Parlemen.
"Mulai dari alun-alun demokrasi, perpustakaan, gedung DPR, gedung DPD dan seluruh yang ada di kawasan parlemen," jelas Hermanto.
Baca: DPR Ketok Palu Pembangunan Gedung Baru Anggota Dewan
Agus meminta agar masyarakat tak langsung berburuk sangka terkait pembangunan DPR. Dia meminta semua pihak bisa mengkoreksi proses perencanaan yang menghabiskan dana Rp601 miliar tersebut.
"Yang mengawasi bukan hanya DPR, termasuk media kami mohon mengawasi semuanya agar pelakasanaan bisa transparan dan akuntabel," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/RkjjyPGk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Wakil ketua DPR Agus Hermanto menyebut, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp601 miliar untuk konsultansi penataan Kompleks Parlemen. Dana ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.
"Yang ada di APBN 2018 itu hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan konstruksi," kata Agus di Komplek Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017.
Menurut dia, perencanaan pembangunan yang akan dibuat bukan sekadar gedung DPR. Perencanaan pembangunan juga meliputi seluruh penataan kawasan Parlemen.
"Mulai dari alun-alun demokrasi, perpustakaan, gedung DPR, gedung DPD dan seluruh yang ada di kawasan parlemen," jelas Hermanto.
Baca: DPR Ketok Palu Pembangunan Gedung Baru Anggota Dewan
Agus meminta agar masyarakat tak langsung berburuk sangka terkait pembangunan DPR. Dia meminta semua pihak bisa mengkoreksi proses perencanaan yang menghabiskan dana Rp601 miliar tersebut.
"Yang mengawasi bukan hanya DPR, termasuk media kami mohon mengawasi semuanya agar pelakasanaan bisa transparan dan akuntabel," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
