Jakarta: Sebanyak 21 relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR) mengecam Bambang Widjojanto (BW). Mereka tegas mengatakan tidak ada kaitannya kisruh Partai Demokrat dengan Jokowi.
BW sempat melayangkan pernyataan jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan pemerintah, maka akan menjadi bukti kebrutalan demokrasi era kepemimpinan Jokowi.
"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata BW kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jumat 12 Maret 2021.
Pernyataan BW lansung direspons AKAR karena dianggap subyektif dan tidak berdasar. Koordinator AKAR Rudy Sinaga menilai pernyataan itu merupakan upaya menekan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk memenangkan legalitas Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB di Deli Serdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat," kata Koordinator AKAR, Rudy Sinaga lewat pernyataannya, Sabtu 13 Maret 2021.
Menurutnya, penyelesaian kisruh Demokrat biarlah berjalan secara hukum di Kemenkumham. Tak perlu menyeret Jokowi, terlebih Presiden dan bangsa Indonesia sedang mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.
"Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa. Soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham," pungkasnya.
Jakarta: Sebanyak 21 relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR) mengecam Bambang Widjojanto (BW). Mereka tegas mengatakan tidak ada kaitannya kisruh
Partai Demokrat dengan Jokowi.
BW sempat melayangkan pernyataan jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan pemerintah, maka akan menjadi bukti kebrutalan demokrasi era kepemimpinan Jokowi.
"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," kata BW kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jumat 12 Maret 2021.
Pernyataan BW lansung direspons AKAR karena dianggap subyektif dan tidak berdasar. Koordinator AKAR Rudy Sinaga menilai pernyataan itu merupakan upaya menekan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk memenangkan legalitas Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB di Deli Serdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat," kata Koordinator AKAR, Rudy Sinaga lewat pernyataannya, Sabtu 13 Maret 2021.
Menurutnya, penyelesaian kisruh Demokrat biarlah berjalan secara hukum di Kemenkumham. Tak perlu menyeret Jokowi, terlebih Presiden dan bangsa Indonesia sedang mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.
"Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa. Soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
