Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kajian Penarikan Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021 Ditagih

Cindy • 15 Maret 2021 01:15
Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan keputusan penarikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. DPR dinilai belum melakukan kajian komprehensif terkait sikap itu.
 
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai kajian komprehensif diperlukan guna mengetahui sejauh mana penyelenggaran pemilu serentak memenuhi standar konstitusionalitas.
 
"Pertanyaannya mana kajian dari pembentuk UU untuk memilih dan mempertahankan pemilu lima kotak (pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah)," kata Fadli dalam diskusi secara daring, Minggu, 14 Maret 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Banyak Permasalahan, Revisi UU Pemilu Mestinya Masuk Prolegnas Prioritas 2021
 
Fadli menuturkan pengaturan format keserentakan pemilu kembali ke titik nol pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2019.
 
MK menyebut prakondisi pengaturan format keserentakan pemilu harus melalui sejumlah pertimbangan. Antara lain melibatkan partisipasi publik atau stakeholder secara meluas, mendiskusikan format keserentakan pemilu mana yang dipilih.
 
Kemudian, harus ada kajian komprehensif menghitung teknis pemilu serentak, proses pembahasan, dan perbaikan format pemilu dilakukan dalam waktu yang cukup menjelang proses pemilu. Serta, tak mengubah model pemilu secara langsung.  
 
"Format keserentakan pemilu yang dipilih juga tidak membebani penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu," kata dia.
 
Menurut Fadli, penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 menandakan DPR mempertahankan format keserentakan pemilu lima kotak suara. Keputusan ini hanya berdasar alasan DPR yang berkeinginan mempertahanan aturan penyelenggaraan pilkada serta situasi pandemi covid-19.
 
"Itu tidak sesuai amanat putusan MK soal bagaimana mendesain format keserentakan pemilu dengan prakondisi yang harusnya dilakukan pembentuk UU," tegas Fadli.
 
Fadli menuturkan keputusan menarik RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 dapat dipersoalkan secara hukum. Sebab, DPR tak menjalankan prasyarat yang diputuskan MK.
 
"Ada situasi hukum baru yang potensial dipersoalkan kembali ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pilihan format keserentakan pemilu yang tidak didahului oleh prasyarat dari putusan MK nomor 55 (Tahun 2019)," tutup Fadli.  
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif