Jakarta: Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar soal isu pengambilalihan Partai Demokrat yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dirancang para pejabat penting di Istana.
"Cerita ini adalah semacam pembuka dari seluruh ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat dapat kendaraan menuju 2024. Itu yang terjadi saya kira," ujar Rocky Gerung dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa 2 Februari 2021.
Rocky pun bisa memahami kenapa Demokrat bereaksi sangat keras. "Partai Demokrat beraksi keras, tentu saja karena mereka menganggap ini tidak etis," lanjut Rocky.
Jika menganalisis dari sisi dinamika politik, Rocky berpendapat fenomena kudeta atau ambil alih partai politik merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi.
"Ini hal biasa dalam dunia poiltik, intai mengintai, kan ada tradisi untuk membelah partai. Tapi sialnya ini yang sudah disebutkan Pak Moeldoko katanya yang berambisi. Itu masuk akal karena Pak Moeldoko kan tokoh yang sudah matang secara politik. Karena itu beliau pasti ingin mencalonkan diri di 2024."
"Poin saya adalah Partai Demokrat berhak menuduh Istana sebagai suatu komplotan karena memang akhir-akhir ini mereka mengambil sikap sebagai oposisi," terang Rocky lagi.
Adapun hal lain yang membuat Rocky tidak terlalu terkejut dengan isu kudeta Partai Demokrat ini adalah karena fenomena pecah belah partai seperti itu pernah terjadi di Golkar.
"Pak Moeldoko juga nggak salah, karena mungkin menurut beliau kan biasa tuh partai dipecah belah lalu diambil alih. Kan istana lakukan hal itu terhadap Golkar, PPP, macam-macam. Jadi, sudah jadi grammar Istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi,” beber Rocky Gerung.
Beredar nama-nama yang diduga terlibat mengudeta AHY
Kader Partai Demokrat Rachland Nashidik mengonfirmasi nama-nama yang diduga terlibat akan kudeta Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sejumlah pihak dinilai ingin menggulingkan kepemimpinan AHY.
Mereka yang terlibat, yakni anggota Komisi V DPR Johni Allen Marbun, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, dan mantan Bendahara Umum (Bendum) Demokrat Nazaruddin. Nama salah satu pendiri Partai Demokrat Max Sopacua juga sempat muncul.
"Max Sopacua tidak ada," kata Rachland saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Februari 2021.
Rachland memastikan sosok internal partai yang terlibat kudeta akan diproses. Mereka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
"Masalah internal partai bukan concern publik. Itu bisa diselesaikan secara internal belakangan. Apa yang jadi concern publik adalah perilaku kekuasaan," ujar dia.
Upaya kudeta AHY sebagai Ketum Demokrat melibatkan pihak luar. Salah satu yang diduga terlibat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Jakarta: Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar soal isu pengambilalihan
Partai Demokrat yang disebut
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dirancang para pejabat penting di Istana.
"Cerita ini adalah semacam pembuka dari seluruh ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat dapat kendaraan menuju 2024. Itu yang terjadi saya kira," ujar Rocky Gerung dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa 2 Februari 2021.
Rocky pun bisa memahami kenapa Demokrat bereaksi sangat keras. "Partai Demokrat beraksi keras, tentu saja karena mereka menganggap ini tidak etis," lanjut Rocky.
Jika menganalisis dari sisi dinamika politik, Rocky berpendapat fenomena kudeta atau ambil alih partai politik merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi.
"Ini hal biasa dalam dunia poiltik, intai mengintai, kan ada tradisi untuk membelah partai. Tapi sialnya ini yang sudah disebutkan Pak
Moeldoko katanya yang berambisi. Itu masuk akal karena Pak Moeldoko kan tokoh yang sudah matang secara politik. Karena itu beliau pasti ingin mencalonkan diri di 2024."
"Poin saya adalah Partai Demokrat berhak menuduh Istana sebagai suatu komplotan karena memang akhir-akhir ini mereka mengambil sikap sebagai oposisi," terang Rocky lagi.
Adapun hal lain yang membuat Rocky tidak terlalu terkejut dengan isu kudeta Partai Demokrat ini adalah karena fenomena pecah belah partai seperti itu pernah terjadi di Golkar.
"Pak Moeldoko juga nggak salah, karena mungkin menurut beliau kan biasa tuh partai dipecah belah lalu diambil alih. Kan istana lakukan hal itu terhadap Golkar, PPP, macam-macam. Jadi, sudah jadi
grammar Istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi,” beber Rocky Gerung.
