medcom.id, Jakarta: Setara Institute merilis 10 peringkat terburuk kinerja menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jussuf Kalla (JK).
Hasil riset Setara Institute menyebutkan, ada dua menteri atau pejabat setingkat menteri asal partai politik (parpol) yang memiliki catatan buruk. Yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung H.M. Prastyo.
Kinerja Yasonna Laoly diniali buruk karena dianggap bermain politik di tengah kisruh yang dialami Partai Golkar dan PPP.
"Yasonna dinilai gegabah dengan membela Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuzy. Sehingga dianggap menjalankan agenda partai yang telah mengganggu stabilitas politik dalam negeri," ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani saat ditemui di Kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).
Kemudian, lanjut Ismail penyebab Yasonna memperoleh peringkat 30 dari 34 kementerian dengan skor 5,86. Hal ini disebabkan kontroversi revisi KUHP dan UU Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, ia menilai Yasonna masih menunjukkan integritasnya sebagai menteri. Selain itu, kata Ismail ada delapan menteri lainnya yang berasal dari kalangan profesional atau bukan parpol juga kurang optimal.
"Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menpar Arif Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkes Nila Moeluk, Menteri BUMN Rini Soeamarno, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mendag Thomas Lembong, dan Menteri PPPA Yohanan Yambise," sebutnya.
medcom.id, Jakarta: Setara Institute merilis 10 peringkat terburuk kinerja menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jussuf Kalla (JK).
Hasil riset Setara Institute menyebutkan, ada dua menteri atau pejabat setingkat menteri asal partai politik (parpol) yang memiliki catatan buruk. Yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung H.M. Prastyo.
Kinerja Yasonna Laoly diniali buruk karena dianggap bermain politik di tengah kisruh yang dialami Partai Golkar dan PPP.
"Yasonna dinilai gegabah dengan membela Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuzy. Sehingga dianggap menjalankan agenda partai yang telah mengganggu stabilitas politik dalam negeri," ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani saat ditemui di Kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).
Kemudian, lanjut Ismail penyebab Yasonna memperoleh peringkat 30 dari 34 kementerian dengan skor 5,86. Hal ini disebabkan kontroversi revisi KUHP dan UU Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, ia menilai Yasonna masih menunjukkan integritasnya sebagai menteri. Selain itu, kata Ismail ada delapan menteri lainnya yang berasal dari kalangan profesional atau bukan parpol juga kurang optimal.
"Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menpar Arif Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkes Nila Moeluk, Menteri BUMN Rini Soeamarno, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Mendag Thomas Lembong, dan Menteri PPPA Yohanan Yambise," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
