Sekda Cirebon Pimpin Roda Pemerintahan
Kantor Bupati Cirebon - Metro TV.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri telah memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengisi kekosongan pemerintahan di Cirebon. Bupati Cirebon tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Akan ditunjuk Penjabat (Pj) Bupati Cirebon," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik pada Medcom.id, Kamis, 25 Oktober 2018.

Penjabat yang dipilih, kata Akmal, berasal dari pejabat eselon II Provinsi Jawa Barat. Mekanismenya, Pemprov Jabar akan menggodog kandidat nama Pj, lalu menyerahkan nama-nama itu pada Kemendagri. 


Nantinya, nama yang dipilih sebagai Pj bupati telah melewati evaluasi dari Kemendagri. Saat ini, pemerintahan dipimpin sementara oleh Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno. 

"Kami memastikan pelayanan publik tidak terganggu, tetap berjalan lancar," kata Akmal.

(Baca juga: Kabupaten Cirebon Terganggu tanpa Kepala Daerah)

Berdasarkan mekanisme Kementerian Dalam Negeri, pejabat yang ditangkap KPK akan berstatus nonaktif. Pejabat tak langsung dicopot lantaran mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pada kasus Kabupaten Cirebon, Akmal menyebut, kedua pimpinan masih memiliki masa jabatan sampai tahun depan. "Akhir masa jabatannya masih 19 Maret 2019," tutur dia. 

Saat ini, kursi bupati dan wakil bupati Cirebon kosong. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra tertangkap tangan oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sementara Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina mengundurkan diri lantaran maju dalam Pileg 2019. 


 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id