Jakarta: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terdampak covid-19 lebih baik tahun ini. Penyaluran bantuan dijamin lebih bisa dipertanggungjawabkan dari tahun sebelumnya.
"Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding data tahun yang lalu," tegas Muhadjir dalam program Primetalk di Metro TV Senin 5 Juli 2021.
Muhadjir mengakui ketidaksesuaian data terjadi pada penyaluran bansos tahun lalu. Hal ini bisa terjadi karena verifikasi yang tak tuntas saat pendataan.
"Waktu itu Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah menginstruksikan jangan ditunggu datanya, karena mereka ini yang nunggu kelaparan sudah banyak. Jangan sampai mereka mati kelaparan gara-gara menunggu data sampai valid," ungkap Muhadjir.
Dia mengakui temuan data ganda saat Kementerian Sosial dipimpin Tri Rismaharini adalah konsekuensi kebijakan serba cepat pada kepemimpinan sebelumnya. Namun, dia memastikan permasalah tersebut telah dirapikan.
Selain itu, Muhadjir menyebut penyaluran bansos tahun ini bakal diawasi dan dikendalikan hingga ke lapangan. Salah satunya, memangkas jalur penyaluran bansos setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan.
"Dana yang disalurkan mulai dari bank di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tidak boleh hanya dikirim, harus dipastikan ter-deliver. Artinya si penerima itu sudah tahu kalau di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil dan dia belanjakan secara benar," terang Muhadjir.
Sementara itu, pertanggungjawaban bantuan langsung tunai (BLT) sangat ditentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari musyawarah tingkat desa. Setiap pemerintah daerah diminta mengawasi dan mengendalikan penyaluran di lapangan.
"Pak Mendagri Pak Tito itu sudah mencantumkan dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2021. Pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap bansos," tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. (Nuansa Islami)
Jakarta: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pendataan penerima bantuan sosial (
bansos) terdampak covid-19 lebih baik tahun ini. Penyaluran bantuan dijamin lebih bisa dipertanggungjawabkan dari tahun sebelumnya.
"Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding data tahun yang lalu," tegas Muhadjir dalam program
Primetalk di
Metro TV Senin 5 Juli 2021.
Muhadjir mengakui ketidaksesuaian data terjadi pada penyaluran bansos tahun lalu. Hal ini bisa terjadi karena verifikasi yang tak tuntas saat pendataan.
"Waktu itu Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah menginstruksikan jangan ditunggu datanya, karena mereka ini yang nunggu kelaparan sudah banyak. Jangan sampai mereka mati kelaparan gara-gara menunggu data sampai valid," ungkap Muhadjir.
Dia mengakui temuan data ganda saat Kementerian Sosial dipimpin Tri Rismaharini adalah konsekuensi kebijakan serba cepat pada kepemimpinan sebelumnya. Namun, dia memastikan permasalah tersebut telah dirapikan.
Selain itu, Muhadjir menyebut penyaluran bansos tahun ini bakal diawasi dan dikendalikan hingga ke lapangan. Salah satunya, memangkas jalur penyaluran bansos setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (
PPKM) Darurat berjalan.
"Dana yang disalurkan mulai dari bank di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tidak boleh hanya dikirim, harus dipastikan ter-
deliver. Artinya si penerima itu sudah tahu kalau di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil dan dia belanjakan secara benar," terang Muhadjir.
Sementara itu, pertanggungjawaban bantuan langsung tunai (BLT) sangat ditentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari musyawarah tingkat desa. Setiap pemerintah daerah diminta mengawasi dan mengendalikan penyaluran di lapangan.
"Pak Mendagri Pak Tito itu sudah mencantumkan dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2021. Pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap bansos," tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
(Nuansa Islami) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)