Komunikasi Publik Jajaran Imigrasi Dikritik

Jakarta: Anggota Komisi III Arsul Sani mengkritik komunikasi publik dari jajaran Imigrasi. Instansi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu dinilai tidak bisa menjelaskan alasan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. "Jajaran imigrasi dalam komunikasi publik itu sama sekali tidak komprehensif," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 10 Agustus 2021. Politikus PPP itu mengatakan pemerintah seharusnya menjelaskan secara terbuka terkait masuknya TKA ke Tanah Air. Apalagi, mereka masuk Indonesia di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. "Mereka ini siapa-siapa saja sih? Bekerja di mana? Sudah berapa lama statusnya itu. Apakah eksekutif perushaaan atau tenaga kerja biasa yang mana? Itu harus jelas," kata dia. Menurut dia, publik membutuhkan penjelasan yang komperhensif. Sehingga berbagai prasangka buruk dapat dihindari. "Kalau seperti ini terus, sebagian elemen masyarakat kita akan selalu suuzan," ujar dia. Baca: Heboh 34 TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia Lewat Bandara Soetta, Ini Kata Ditjen Imigrasi Sebelumnya, 34 TKA masuk Indonesia pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Temuan ini langsung menjadi polemik karena mereka masuk di tengah pembatasan lalu lintas orang yang diterapkan Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan masuknya TKA ke Indonesia pada 21 Juli 2021. Regulasi itu termaktub dalam Peraturan Menkumham (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut hanya orang tertentu yang bisa masuk ke Indonesia. Yakni, kepentingan diplomasi dan kesehatan. Kedatangan mereka juga harus melalui rekomendasi kementerian terkait.