Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Medcom.id/Lis Pratiwi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Medcom.id/Lis Pratiwi

Mendagri tak Setuju Ada Perppu Verifikasi Faktual

Nasional parpol perppu pilkada
M Sholahadhin Azhar • 16 Januari 2018 03:35
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku, tak sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pemerintah menerbitkan Perppu verifikasi faktual. Terlebih, perppu verifikasi faktual ini sebelumnya telah dibahas di Komisi II DPR RI.
 
"Enggak harus Perppu karena sudah dibahas di Komisi II," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 15 Januari 2018.
 
Selain itu, Tjahjo mengaku belum berpikir memberikan tambahan anggaran ke KPU. Padahal verifikasi faktual diwajibkan untuk semua parpol, sementara anggaran KPU saat ini hanya cukup memverifikasi parpol baru saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu optimistis KPU bisa mendesain anggaran agar penggunaannya maksimal. "Kalau anggaran enggak masalah. Kalau KPU, pandai mengaturnya," kata Tjahjo.
 
Usulan membentuk Perppu ini datang dari KPU, agar pemerintah menetapkan jadwal verifikasi faktual seluruh Parpol. Desakan disampaikan KPU menyikapi putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
 
Dengan dikabulkannya gugatan itu, maka seluruh parpol baik yang mengikuti Pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 harus menjalani verifikasi faktual. KPU sendiri telah menjadwalkan verifikasi faktual bagi parpol baru dan akan berlangsung hingga 17 Februari 2018, sebelum ditetapkan lolos pada 20 Februari 2018.
 
Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya memberikan dua opsi atas kondisi ini, pertama yakni revisi UU dan Perppu. "Bagi KPU apapun pilihannya kita siap laksanakan, sepanjang itu memungkinkan terhadap banyak hal," kata Arief.
 
Prinsipnya, pemerintah harus mengambil sikap terkait putusan MK ini. Sebab hal itu akan berdampak pada tahapan Pemilu.
 
"Satu tahapan terganggu, semua tahapan akan terganggu karena semuanya sudah diatur. Sudah diperintahkan dalam undang undang. Satu terpeleset, semua bisa terganggu," imbuh Arief.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif