medcom.id, Jakarta: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menuntut pemerintah mengganti seluruh aset milik TV swasta jika tetap menerapkan konsep single mux. Salah satu asetnya adalah perangkat pemancar.
Ketua ATVSI Ishadi SK mengatakan, selama hampir 30 tahun TV swasta mengudara, sudah triliunan rupiah diinvestasikan untuk membeli perangkat pemancar. Sistem single mux, kata dia, memaksa pengambilalihan aset karena pemerintah akan menjadi operator tunggal frekuensi.
"Jika diambil alih harus ada kerugian yang harus diganti. Ini tentunya butuh biaya sangat besar," kata Ishadi di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Ishadi memastikan ATVSI akan menuntut ganti rugi sepadan dari investasi yang telah dibuat televisi swasta. Tak tanggung-tanggung Ishadi mencatat ada sekitar 1.500 pemancar yang dimiliki TV swasta saat ini.
Ia tak yakin pemerintah sebagai operator tunggal frekuensi mampu memelihara kualitas penyiaran. Apalagi wilayah geografis Indonesia sangat luas dan merupakan negara kepulauan dengan banyak daerah terpencil.
"Apakah pemerintah mampu memelihara 1.500 perangkat pemancar itu," kata dia.
Komisi I DPR masih menggodok konsep single mux dan multimux untuk dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran. Beleid ini belum juga selesai dibahas sejak digulirkan pada 2008.
Persoalan kedua konsep itu masih belum menemukan jalan keluar. Pemerintah cenderung ingin menerapkan single mux, sedangkan lembaga penyiaran swasta ingin konsep multimux. Konsep multimux memungkinkan setiap stasiun televisi memiliki kebebasan mengelola infrastrukturnya sendiri.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGMlMxk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menuntut pemerintah mengganti seluruh aset milik TV swasta jika tetap menerapkan konsep single mux. Salah satu asetnya adalah perangkat pemancar.
Ketua ATVSI Ishadi SK mengatakan, selama hampir 30 tahun TV swasta mengudara, sudah triliunan rupiah diinvestasikan untuk membeli perangkat pemancar. Sistem single mux, kata dia, memaksa pengambilalihan aset karena pemerintah akan menjadi operator tunggal frekuensi.
"Jika diambil alih harus ada kerugian yang harus diganti. Ini tentunya butuh biaya sangat besar," kata Ishadi di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Ishadi memastikan ATVSI akan menuntut ganti rugi sepadan dari investasi yang telah dibuat televisi swasta. Tak tanggung-tanggung Ishadi mencatat ada sekitar 1.500 pemancar yang dimiliki TV swasta saat ini.
Ia tak yakin pemerintah sebagai operator tunggal frekuensi mampu memelihara kualitas penyiaran. Apalagi wilayah geografis Indonesia sangat luas dan merupakan negara kepulauan dengan banyak daerah terpencil.
"Apakah pemerintah mampu memelihara 1.500 perangkat pemancar itu," kata dia.
Komisi I DPR masih menggodok konsep single mux dan multimux untuk dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran. Beleid ini belum juga selesai dibahas sejak digulirkan pada 2008.
Persoalan kedua konsep itu masih belum menemukan jalan keluar. Pemerintah cenderung ingin menerapkan single mux, sedangkan lembaga penyiaran swasta ingin konsep multimux. Konsep multimux memungkinkan setiap stasiun televisi memiliki kebebasan mengelola infrastrukturnya sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
