medcom.id, Jakarta: Beberapa kepala daerah disebut-sebut pantas masuk dalam bursa calon menteri kabinet Jokowi-JK. Namun, pimpinan daerah yang dinilai layak masuk kabinet adalah mereka yang benar-benar bekerja ataupun rajin 'blusukan' layaknya sang presiden terpilih, Jokowi.
“Kabinet yang dirancang Jokowi-JK itu kan kabinet kerja. Jadi, menterinya pun harus orang yang memang bekerja,” ujar Pengamat politik Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurutnya, beban pemerintah terpilih nanti adalah soal implementasi janji. Presiden terpilih diharuskan mampu mewujudkan seluruh janji politiknya yang telah diumumkan kepada masyarakat.
Janji, lanjutnya, hanya bisa terwujud bila kabinet Jokowi-JK bekerja secara nyata. Untuk itu, sambung Kristiadi, karakter menteri yang masuk kabinet harus punya gaya yang sama dengan si presiden.
“Itu yang selalu menjadi bagian penting dari jalannya pemerintahan. Terwujudnya janji politik seperti yang disampaikan Presiden terpilih,” bebernya.
Kristiadi menerangkan, sejatinya para kepala daerah bisa menjadi menteri. Menteri disebutnya tak harus terlalu cerdas tapi mampu bekerja secara cepat. Ia yakin, banyak kepala daerah yang memiliki kemampuan. Buktinya, banyak daerah yang berhasil melakukan perubahan.
Beberapa nama yang disebut layak masuk dalam kabinet Jokowi-JK yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Bupati Kudus Musthofa. Mereka dinilai telah menorehkan prestasi dalam kepemimpinannya di daerah masing-masing.
Tri Rismaharini dikenal luas sebagai kepala daerah yang berhasil membersihkan kota Surabaya dari sampah dan mengelola kawasan hijau. Kemudian, Ridwan Kamil disebut berhasil melakukan penataan kawasan ekonomi di Bandung.
Bima Arya pun dianggap melakukan banyak perubahan kebijakan birokrasi Bogor. Sementara itu, Musthofa disebut sukses mengelola pedagang kaki lima, balai latihan kerja, pemberian layanan kesehatan prima, dan pemberdayaan usaha mikro dan pendidikan yang memadai.
medcom.id, Jakarta: Beberapa kepala daerah disebut-sebut pantas masuk dalam bursa calon menteri kabinet Jokowi-JK. Namun, pimpinan daerah yang dinilai layak masuk kabinet adalah mereka yang benar-benar bekerja ataupun rajin 'blusukan' layaknya sang presiden terpilih, Jokowi.
“Kabinet yang dirancang Jokowi-JK itu kan kabinet kerja. Jadi, menterinya pun harus orang yang memang bekerja,” ujar Pengamat politik
Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Menurutnya, beban pemerintah terpilih nanti adalah soal implementasi janji. Presiden terpilih diharuskan mampu mewujudkan seluruh janji politiknya yang telah diumumkan kepada masyarakat.
Janji, lanjutnya, hanya bisa terwujud bila kabinet Jokowi-JK bekerja secara nyata. Untuk itu, sambung Kristiadi, karakter menteri yang masuk kabinet harus punya gaya yang sama dengan si presiden.
“Itu yang selalu menjadi bagian penting dari jalannya pemerintahan. Terwujudnya janji politik seperti yang disampaikan Presiden terpilih,” bebernya.
Kristiadi menerangkan, sejatinya para kepala daerah bisa menjadi menteri. Menteri disebutnya tak harus terlalu cerdas tapi mampu bekerja secara cepat. Ia yakin, banyak kepala daerah yang memiliki kemampuan. Buktinya, banyak daerah yang berhasil melakukan perubahan.
Beberapa nama yang disebut layak masuk dalam kabinet Jokowi-JK yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Bupati Kudus Musthofa. Mereka dinilai telah menorehkan prestasi dalam kepemimpinannya di daerah masing-masing.
Tri Rismaharini dikenal luas sebagai kepala daerah yang berhasil membersihkan kota Surabaya dari sampah dan mengelola kawasan hijau. Kemudian, Ridwan Kamil disebut berhasil melakukan penataan kawasan ekonomi di Bandung.
Bima Arya pun dianggap melakukan banyak perubahan kebijakan birokrasi Bogor. Sementara itu, Musthofa disebut sukses mengelola pedagang kaki lima, balai latihan kerja, pemberian layanan kesehatan prima, dan pemberdayaan usaha mikro dan pendidikan yang memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
