Presiden Joko Widodo. Medcom.id/ Lis Pratiwi
Presiden Joko Widodo. Medcom.id/ Lis Pratiwi

Jokowi tak Ikut Campur Pemilihan Ketum Golkar

Nasional partai golkar
Faisal Abdalla • 20 Juli 2019 18:37
Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar. Jokowi hanya berpesan agar tidak ada perpecahan di tubuh partai berlambang beringin itu.
 
Sikap netral Jokowi itu ditegaskan oleh politikus Partai Golkar Lawrence Siburian. Meski kedua calon ketua umum yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama telah menemui Presiden Jokowi.
 
"Pak Jokowi jelas tegas mengatakan tak ada dukung mendukung. Tak ada restu merestui," kata Lawrence dalam sebuah diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lawrence menyebut dirinya mengikuti pertemuan Jokowi dengan Airlangga, maupun pertemuan Jokowi dengan Bamsoet. Pertemuan dengan Airlangga berlangsung beberapa menit, sementara pertemuan dengan Bamsoet berlangsung selama dua jam.
 
Dia mengatakan usai pertemuan, Jokowi mempersilakan dua kandidat itu bersaing memperebutkan kursi nomor satu di Partai Golkar itu. Namun Jokowi meminta jangan sampai ada perpecahan hanya karena perebutan kursi puncak.
 
Lawrence mengakui saat ini partainya terbelah ke dalam dua aspirasi. Pertama aspirasi yang menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketua Umum dilaksanakan sebelum pembentukan kabinet pada Oktober 2019. Serta aspirasi yang menginginkan Munas baru dilaksanakan setelah pembentukan kabinet.
 
"Kalau menurut jadwal harusnya Munas itu Oktober. Tapi itu bisa maju dua bulan atau mundur dua bulan," ujar dia.
 
Lawrence menyebut Munas baru bisa dilaksanakan jika sudah diselenggarakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar. Rapimnas akan membahas materi dan waktu pelaksanaan Munas.
 
Namun Rapimnas baru bisa dilaksanakan jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar telah melaksanakan rapat pleno. Masalahnya, hingga kini DPP di bawah kepemimpinan Airlangga belum juga melaksanakan rapat pleno.
 
Lawrence mendorong Airlangga untuk segera menggelar rapat pleno. Dia pribadi berpendapat Munas sebaiknya dilakukan sebelum pembentukan kabinet dan pemilihan kursi pimpinan anggota dewan.
 
Sebab, jika Munas dilakukan setelah itu, potensi otak-atik kursi menteri dan pimpinan dewan dari Partai Golkar bisa saja terjadi jika ketua umum yang nantinya terpilih tidak sejalan dengan menteri dan pimpinan dewan yang telah ditetapkan lebih dulu.
 
"Maka jauh lebih bermanfaat kalau Munas diselenggarakan sebelum kabinet terbentuk dan pimpinan dewan ditetapkan," tandas Lawrence.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif