Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.

Tiga Komisioner Bawaslu Gugat UU Pilkada

Nasional uu pilkada
Faisal Abdalla • 17 September 2019 13:40
Jakarta: Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai UU Pilkada tak lagi sejalan dengan perkembangan proses pemilu.
 
Tiga komisioner Bawaslu yang mengajukan permohonan uji materi ialah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo Munarimbawan.
 
"Bahwa para pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 serta hak konstitusionalitas para pemohon dalam pasal 27 ayat 1, UUD 1945," kata kuasa hukum pemohon Veri Junaidi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam uji materi ini, para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat 1 dan 3, serta Pasal 24 UU Pilkada. Dalam ketentuan itu, desain kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota masih berbentuk panitia pengawas (panwas) yang bersifat ad hoc (sementara).
 
Sementara itu, sejak berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, desain kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah diubah menjadi Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Ketua dan komisioner Bawaslu kabupaten/kota juga tak lagi bersifat ad hoc, melainkan permanen dengan masa jabatan lima tahun.
 
"Bahwa berlakunya pasal-pasal a quo secara faktual dapat mengancam kedudukan para pemohon sebagai penyelenggara pemilu di mana pemohon secara faktual dan potensial tak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Pilkada," tambah Veri.
 
Pemohon juga mempersoalkan ketentuan jumlah pengawas sebanyak tiga orang sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Menurut pemohon, sejak berlakunya UU 7 tahun 2017, jumlah pengawas di tingkat kabupaten/kota yang telah diangkat menjadi Bawaslu bisa mencapai lima orang.
 
Atas argumen itu, para pemohon meminta MK menyatakan frasa panwas kabupaten/kota dalam seluruh pasal di UU Pilkada konstitusional sepanjang dimaknai Bawaslu kabupaten/kota. Para pemohon juga meminta MK menyatakan pasal 23 ayat 3 UU Pilkada sepanjang frasa 'masing-masing beranggotakan tiga orang' konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan jumlah Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.
 
"Kami menanggap ketentuan UU pilkada yang tertinggal dari perkembangan proses penyelenggaraan pemilu ini, telah bertentangan dengan konstitusi. Khususnya soal kepastian hukum," imbuh Veri.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif