Pakar Hukum Tata Negara Sempat Sesalkan MA yang Terburu-buru Lantik OSO

medcom.id, Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Mahkamah Agung (MA) terburu-buru melantik Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD. Pasalnya MA dalam putusannya sempat menguatkan masa jabatan pimpinan DPD lima tahun, bukan setengah periode.  "Harusnya matang dulu, baru ambil sikap," kata Margarito kepada Metrotvnews.com, Selasa 4 April 2017 malam. Margarito ingin MA melakukan kajian lebih lanjut. Terlebih putusan MA itu mendapatkan respons pro dan kontra di antara anggota DPD. Namun Margarito memaklumi pelantikan OSO akhirnya terlaksana. Sebab, pelantikan itu dilakukan setelah DPD sendiri mengubah tata tertib (tatib) dalam sidang paripurna. "Sudahlah, ini terlanjur rumit secara hukum. Harusnya disudahi. Kalau tadi tadi ada perubahan tatib, ya sudah dipatuhi. Perubahan tatib melalui prosedur yang ada dipatuhi, dengan segala konsekuensi baik kelebihan dan kekurangannya," ujar Margarito. Margarito juga meminta MA tak lagi mempermasalahkan ini. Toh, MA melalui Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial sebagai Plh Ketua MA, Suwardi telah memandu langsung pengucapan sumpah pelantikan OSO sebagai Ketua DPD periode 2017-2019.  OSO dilantik beserta dua senator lainnya. Yakni Darmayanti Lubis dan Nono Sampono. Dua senator ini resmi menjadi wakil ketua DPD. Pelantikan berlangsung di tengah kisruh putusan MA. "MA stop bicara. Jangan berpolemik soal ini," pungkas dia.