Jakarta: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran untuk buka puasa bersama di kementerian lebih baik diberikan kepada fakir miskin. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan buka bersama bagi pejabat negara dan hingga aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Karena itu diberikan kepada fakir miskin, itu kan lebih bagus. Ya kan? Kenapa salahnya?," ujar Menag seusai menghadiri rapat internal mengenai ketersediaan bahan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.
Soal tudingan anti-Islam karena larangan tersebut, Menag mengatakan pemerintah khususnya Presiden tidak anti-Islam. Arahan itu bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah tidak befoya-foya dan menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat.
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu. Kan lebih bermanfaat lebih berguna," papar dia.
Menurut Menag, arahan Presiden Jokowi bukan kontroversi. Meskipun Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal itu.
"Enggak, enggak ada kontroversi ah, siapa bilang? enggak ada kontroversi," ungkap dia.
Para ASN di jajaran Kementerian Agama, sambung Menag, harus mematuhi arahan itu. Pasalnya sudah ada surat edaran. Meskipun ia mengaku belum ada penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar.
"Ya pasti akan ada dong sebagai konsekuensi. Ya nanti dong, wong belum ada," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Agama (Menag)
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran untuk
buka puasa bersama di kementerian lebih baik diberikan kepada fakir miskin. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan buka bersama bagi pejabat negara dan hingga aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Karena itu diberikan kepada
fakir miskin, itu kan lebih bagus. Ya kan? Kenapa salahnya?," ujar Menag seusai menghadiri rapat internal mengenai ketersediaan bahan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.
Soal tudingan anti-Islam karena larangan tersebut, Menag mengatakan pemerintah khususnya Presiden tidak anti-Islam. Arahan itu bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah tidak befoya-foya dan menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat.
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu. Kan lebih bermanfaat lebih berguna," papar dia.
Menurut Menag, arahan Presiden Jokowi bukan kontroversi. Meskipun Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal itu.
"Enggak, enggak ada kontroversi ah, siapa bilang? enggak ada kontroversi," ungkap dia.
Para ASN di jajaran Kementerian Agama, sambung Menag, harus mematuhi arahan itu. Pasalnya sudah ada surat edaran. Meskipun ia mengaku belum ada penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar.
"Ya pasti akan ada dong sebagai konsekuensi. Ya nanti dong, wong belum ada," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
