DPR Belum Pastikan Kebenaran Surat Presiden Soal 33 Dubes

medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak berani memastikan kebenaran surat permohonan 33 nama calon duta besar bertanda tangan Presiden Joko Widodo yang beredar di media sosial. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. "Saya belum tahu, kalau pun sudah benar itu tergantung pemerintah," kata Fadli di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015). Saat ini, belum ada pembahasan terkait usulan nama calon duta besar. Meski begitu, bila surat tersebut benar, DPR akan segera menggelar sidang untuk menentukan sikap atas usulan itu. "Belum dibahas di masa sidang kemarin, kemungkinan akan dibahas di sidang berikutnya," kata Fadli. Surat permohonan Presiden Joko Widodo tentang 33 nama calon duta besar ke DPR menyebar di jejaring sosial dan pesan berantai. Surat tersebut sekilas tampak resmi dengan kepala surat dan ditandatangani Presiden. Terdapat sejumlah nama tenar dalam surat tertanggal 6 Juli 2015 itu. (Baca: Dari Pelukis Hingga Politikus, Diajukan Jokowi untuk Jadi Dubes) Nama tenar tersebut antara lain Bambang Antarisko, mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Dirjen Protokoler Kemenlu Ahmad Rusdi, dan Yuri Octavian Thamrin yang kini menjabat Dirjen Asia Pasifik di Kemenlu. Tak hanya itu, ada pelukis Astari Rasjid yang juga masuk dalam daftar tersebut. Kemudian, ada mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, anak pahlawan nasional, Amelia Achmad Yani, dan Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma. Berikut daftar lengkap nama calon yang diajukan ke DPR. 1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab 2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair 3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak 4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan 5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand 6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir 8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela 9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal 10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW 11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar 12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam 13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba 14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia 15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan 16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark 17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia 18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique 19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia 20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman 21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya 22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama 23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB 24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador 25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi 26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina 27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura 28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria 29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia 30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran 31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican 32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia 33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia.