medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diminta menjadi penyejuk dalam menyikapi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Pasalnya, peristiwa G30S belum menemukan solusi konkret bagi pihak-pihak terkait untuk menemukan kesepakatan maupun rekonsiliasi.
"Peran Panglima TNI sebagai bagian dari pemerintah seharusnya menjadi penyejuk, bukannya menambah persoalan dan bermain di air keruh," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dalam keterangan tertulis 21 September 2017.
Hari mengatakan pelurusan sejarah soal peristiwa G30S yang selalu diidentikkan dengan perbuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini. Digeruduknya kantor YLBHI Pusat yang diduga melakukan diskusi soal PKI memperhangat polemik tersebut.
"Hingga kini, setelah 18 tahun era reformasi, pro dan kontra terhadap kebangkitan PKI menjadi perbincangan. Bahkan muncul tuduhan kedekatan pemerintahan Jokowi-JK terhadap para korban dan eks PKI," katanya.
Untuk itu, ia meminta Panglima TNI tak memperkeruh persoalan dengan menginstrusikan jajarannya menonton film peristiwa G30S/PKI. "Statement Panglima TNI bisa diisyaratkan sebagai mencari perhatian menjelang pensiun dan memanfaatkan waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya," kata Hari.
Dia khawatir pro dan kontra peristiwa G30S digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dalam prakondisi menuju tahun politik untuk meraih kekuasaan.
Sebelumnya, Panglima TNI menyatakan akan memutar kembali film G30S/PKI pada 30 September ini. "Agar internal TNI lebih memahami sejarah," kata Gatot usai berziarah ke Taman Makan Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa 19 September 2017.
Ia juga menyatakan Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan instruksi itu. "Presiden Jokowi tak melarang," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nN9VPgGb" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diminta menjadi penyejuk dalam menyikapi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Pasalnya, peristiwa G30S belum menemukan solusi konkret bagi pihak-pihak terkait untuk menemukan kesepakatan maupun rekonsiliasi.
"Peran Panglima TNI sebagai bagian dari pemerintah seharusnya menjadi penyejuk, bukannya menambah persoalan dan bermain di air keruh," kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dalam keterangan tertulis 21 September 2017.
Hari mengatakan pelurusan sejarah soal peristiwa G30S yang selalu diidentikkan dengan perbuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan polemik di tengah masyarakat saat ini. Digeruduknya kantor YLBHI Pusat yang diduga melakukan diskusi soal PKI memperhangat polemik tersebut.
"Hingga kini, setelah 18 tahun era reformasi, pro dan kontra terhadap kebangkitan PKI menjadi perbincangan. Bahkan muncul tuduhan kedekatan pemerintahan Jokowi-JK terhadap para korban dan eks PKI," katanya.
Untuk itu, ia meminta Panglima TNI tak memperkeruh persoalan dengan menginstrusikan jajarannya menonton film peristiwa G30S/PKI. "Statement Panglima TNI bisa diisyaratkan sebagai mencari perhatian menjelang pensiun dan memanfaatkan waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya," kata Hari.
Dia khawatir pro dan kontra peristiwa G30S digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dalam prakondisi menuju tahun politik untuk meraih kekuasaan.
Sebelumnya, Panglima TNI menyatakan akan memutar kembali film G30S/PKI pada 30 September ini. "Agar internal TNI lebih memahami sejarah," kata Gatot usai berziarah ke Taman Makan Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa 19 September 2017.
Ia juga menyatakan Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan instruksi itu. "Presiden Jokowi tak melarang," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
