medcom.id, Jakarta: Rapor akuntabilitas kinerja menteri yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi sangat janggal, serampangan, dan tendensius.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institut Proklamasi Arief Rachman. Menurut dia, penilaian kinerja kementerian atau lembaga bukanlah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KemenPAN-RB.
"Itu tugas dari KSP (Kantor Staf Presiden) yang menggantikan tugas UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) era Presiden SBY," tegas Arief saat dihubungi, Selasa (5/1/2015).
Anehnya lagi, lanjut dia, rilis rapor tersebut dilakukan pada penghujung tahun dan berbarengan dengan menguatnya wacana reshuffle kabinet yang sedang didorong PDIP dan PAN.
"Penilaian negatif terhadap tiga menteri PKB dikondisikan agar salah satu menteri PKB diganti karena Jusuf Kalla ingin berbagi kursi untuk PAN. Sejalan dengan keinginan JK sejak awal pembentukan kabinet," katanya.
Ia menambahkan, "Penempatan Jaksa Agung di posisi terendah kinerjanya sejalan dengan keinginan kelompok JK untuk mengganti M Prasetyo dengan Hamdan Zoelva."
Arief juga menilai, selama ini kinerja Menteri Yuddy tak ada yang mengapresiasi kecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mencurigai bila otak dari rilis rapor akuntabilitas kinerja menteri itu tak lain adalah JK. Apalagi terdapat kejanggalan dalam penulisan Badan Intelijen Negara menjadi Badan Intelijen Nasional.
"Yang menggaransi Yuddy Chrisnandi di kabinet adalah JK. JK adalah otak dari rilis akuntabilitas kinerja itu. Pembuatan rilis tersebut bukan hasil kajian tapi pesanan agar orang-orang yang diberikan nilai buruk dipertimbangkan untuk diganti. Coba lihat nomor urut 44 tertulis Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara," tegas Arief.
Bahkan lanjut dia, sejak awal kelompok JK sangat berkeinginan mengganti Menpora Imam Nahrawi. Karena pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengganggu kepentingan kelompok tertentu dan juga mafia bola. Apalagi ada indikasi pengusaha Nirwan Bakrie memiliki kedekatan dengan JK.
"Kementerian atau lembaga yang diberi nilai bagus adalah jejaring Mega dan JK. Jokowi sepertinya tidak tahu menahu soal rapor kinerja itu, Yuddy berlindung di balik JK. Ingat, rilis itu disampaikan di depan JK pada 15 Desember lalu. Baru dikencengin lagi minggu lalu," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Rapor akuntabilitas kinerja menteri yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi sangat janggal, serampangan, dan tendensius.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institut Proklamasi Arief Rachman. Menurut dia, penilaian kinerja kementerian atau lembaga bukanlah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KemenPAN-RB.
"Itu tugas dari KSP (Kantor Staf Presiden) yang menggantikan tugas UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) era Presiden SBY," tegas Arief saat dihubungi, Selasa (5/1/2015).
Anehnya lagi, lanjut dia, rilis rapor tersebut dilakukan pada penghujung tahun dan berbarengan dengan menguatnya wacana reshuffle kabinet yang sedang didorong PDIP dan PAN.
"Penilaian negatif terhadap tiga menteri PKB dikondisikan agar salah satu menteri PKB diganti karena Jusuf Kalla ingin berbagi kursi untuk PAN. Sejalan dengan keinginan JK sejak awal pembentukan kabinet," katanya.
Ia menambahkan, "Penempatan Jaksa Agung di posisi terendah kinerjanya sejalan dengan keinginan kelompok JK untuk mengganti M Prasetyo dengan Hamdan Zoelva."
Arief juga menilai, selama ini kinerja Menteri Yuddy tak ada yang mengapresiasi kecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mencurigai bila otak dari rilis rapor akuntabilitas kinerja menteri itu tak lain adalah JK. Apalagi terdapat kejanggalan dalam penulisan Badan Intelijen Negara menjadi Badan Intelijen Nasional.
"Yang menggaransi Yuddy Chrisnandi di kabinet adalah JK. JK adalah otak dari rilis akuntabilitas kinerja itu. Pembuatan rilis tersebut bukan hasil kajian tapi pesanan agar orang-orang yang diberikan nilai buruk dipertimbangkan untuk diganti. Coba lihat nomor urut 44 tertulis Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara," tegas Arief.
Bahkan lanjut dia, sejak awal kelompok JK sangat berkeinginan mengganti Menpora Imam Nahrawi. Karena pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengganggu kepentingan kelompok tertentu dan juga mafia bola. Apalagi ada indikasi pengusaha Nirwan Bakrie memiliki kedekatan dengan JK.
"Kementerian atau lembaga yang diberi nilai bagus adalah jejaring Mega dan JK. Jokowi sepertinya tidak tahu menahu soal rapor kinerja itu, Yuddy berlindung di balik JK. Ingat, rilis itu disampaikan di depan JK pada 15 Desember lalu. Baru dikencengin lagi minggu lalu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
